ARAHAN Presiden Prabowo Subianto untuk memfokuskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada anak-anak yang mengalami kekurangan gizi merupakan langkah penting.
Ini bukan sekadar koreksi teknis, tetapi sinyal bahwa kebijakan mulai bergerak dari ambisi besar menuju ketepatan sasaran.
Pergeseran ini penting karena menunjukkan adanya upaya untuk menyelaraskan antara visi politik dan realitas implementasi.
Namun, di balik penyesuaian tersebut, ada satu aspek yang tidak kalah krusial yang juga harus diperbaiki: arsitektur komunikasi kebijakan.
Dalam program sebesar MBG, komunikasi tidak bisa diposisikan hanya sebagai alat penyampaian informasi.
Ia adalah instrumen utama dalam membangun legitimasi, mengelola ekspektasi, dan menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Tanpa arsitektur komunikasi yang kuat, kebijakan dengan niat terbaik sekalipun berisiko kehilangan kredibilitas di mata publik.
Baca juga: Air Susu Dibalas Air Tuba di Pelayanan Publik
Data monitoring media sejak peluncuran MBG 6 Januari 2025 hingga April 17 April 2026 menunjukkan bahwa proporsi pemberitaan positif hanya sekitar 4,2ri total eksposur.
Sebaliknya, narasi publik justru didominasi oleh kritik, ketidakpastian, dan kecurigaan mulai dari isu keracunan massal, penggunaan anggaran, tata kelola, hingga tudingan politisasi program.
Fenomena ini bukan sekadar persoalan sentimen negatif, tetapi indikasi adanya kesenjangan antara pesan yang ingin disampaikan pemerintah dengan persepsi yang terbentuk di ruang publik.
Ketika ruang komunikasi tidak diisi secara strategis dan konsisten, ia akan diisi oleh narasi lain yang belum tentu sejalan dengan tujuan kebijakan Persoalan MBG tidak lagi hanya tentang desain kebijakan, tetapi tentang bagaimana kebijakan tersebut dibingkai, dikomunikasikan, dan dijalankan secara nyata di hadapan publik.
Di sinilah pentingnya melihat komunikasi bukan sebagai aktivitas tambahan, melainkan sebagai sebuah sistem yang terstruktur. Sebuah policy communication architecture.
Arsitektur ini terdiri dari sejumlah komponen yang saling terkait: mulai dari bagaimana kebijakan dibangun secara moral (credibility), hingga bagaimana sistem merespons krisis (responsiveness), serta bagaimana ekspektasi publik dikelola dan dijaga.
Tanpa kerangka ini, komunikasi akan berjalan parsial, reaktif, dan mudah kehilangan arah ketika tekanan publik meningkat.
Pertama, soal kredibilitas dan narasi moral. Setiap kebijakan publik membutuhkan landasan moral yang kuat, terutama ketika menyasar isu fundamental seperti pemenuhan gizi anak.
Namun narasi moral tidak bisa berdiri sendiri; ia harus ditopang oleh kapasitas eksekusi dan integritas aktor di belakangnya.
Publik tidak hanya mendengar apa yang dikatakan pemerintah, tetapi juga menilai apakah pesan tersebut konsisten dengan realitas di lapangan.
Ketika narasi moral tidak diimbangi dengan kapasitas, ia dengan cepat berubah menjadi skeptisisme.
Dalam banyak kasus, pola yang berulang adalah ambisi diumumkan lebih dulu, sementara sistem menyusul.
MBG mencerminkan pola ini; niatnya kuat, tetapi janji yang terlalu cepat dikunci di ruang publik menciptakan tekanan yang sulit dikendalikan.
