Kudeta di Niger pada 2023 bukan sekadar ekspresi sentimen anti-Barat, melainkan cerminan krisis representasi politik yang lebih dalam. Narasi yang menyederhanakan peristiwa ini sebagai penolakan terhadap pengaruh Barat justru menutupi persoalan utama, yakni kegagalan elite sipil dalam membangun legitimasi di mata rakyatnya sendiri. Dalam konteks ini, kudeta bukanlah anomali, melainkan konsekuensi dari sistem politik yang kehilangan kepercayaan publik.
Selama bertahun-tahun, pemerintahan sipil di Niger menghadapi kritik terkait korupsi, ketimpangan ekonomi, dan ketidakmampuan dalam menjamin keamanan. Ketika negara gagal memenuhi fungsi dasarnya untuk melindungi warga dan mendistribusikan kesejahteraan, legitimasi politik pun mulai terkikis. Dalam kerangka teori legitimasi, kekuasaan hanya dapat bertahan jika dianggap sah oleh masyarakat. Namun, di Niger, hubungan antara negara dan warga semakin terputus, menciptakan ruang bagi aktor alternatif, termasuk militer, untuk mengambil alih peran tersebut.
Di sinilah penting untuk memahami bahwa retorika anti-Barat yang muncul pasca kudeta lebih merupakan alat mobilisasi politik daripada akar penyebab. Elite militer memanfaatkan sentimen publik terhadap kehadiran asing untuk memperkuat posisi mereka. Namun, sentimen tersebut sendiri lahir dari kekecewaan yang lebih luas terhadap pemerintah domestik. Dengan kata lain, Barat menjadi simbol dari kegagalan internal, bukan sumber utama masalah.
Fenomena ini juga menunjukkan krisis representasi yang lebih luas di kawasan Sahel. Banyak pemerintahan sipil dipersepsikan tidak mampu merepresentasikan kepentingan rakyat, baik dalam kebijakan ekonomi maupun keamanan. Ketika demokrasi tidak menghasilkan kesejahteraan atau stabilitas, legitimasi prosedural seperti pemilu menjadi tidak cukup. Dalam kondisi ini, masyarakat cenderung menerima alternatif non-demokratis jika dianggap lebih mampu menghadirkan perubahan.
Namun demikian, menggantikan pemerintahan sipil dengan rezim militer bukanlah solusi jangka panjang. Sejarah menunjukkan bahwa militer sering kali menghadapi masalah yang sama dalam hal akuntabilitas dan tata kelola. Tanpa reformasi struktural, siklus ketidakstabilan politik akan terus berulang.
Oleh karena itu, memahami kudeta di Niger sebagai krisis representasi membuka perspektif yang lebih komprehensif. Fokus tidak lagi hanya pada faktor eksternal, tetapi juga pada dinamika internal yang menentukan legitimasi kekuasaan. Tanpa upaya untuk memperbaiki hubungan antara negara dan masyarakat, perubahan rezim hanya akan menjadi solusi sementara.
Pada akhirnya, stabilitas politik tidak dapat dibangun hanya melalui kekuatan militer atau dukungan eksternal. Ia bergantung pada kemampuan negara untuk benar-benar mewakili dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Tanpa itu, krisis legitimasi akan terus menjadi sumber instabilitas di Niger dan kawasan sekitarnya.
