JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk memperkuat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mengatasi persoalan di daerah.
Tito meyakini, kerja sama antara kepala daerah dan Forkopimda dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah.
"Kalau seandainya Forkopimda kompak, hampir semua permasalahan daerah itu selesai. Tapi kalau untuk pimpinan Forkopimda-nya enggak kompak, masing-masing, berat," ujar Mendagri saat menyampaikan sambutan kunci pada Rapat Kerja Apeksi Komisariat Wilayah I di Banda Aceh, Senin (20/4/2026), dikutip dari siaran pers.
Baca juga: Mendagri Tito Ingatkan Kepala Daerah: Waspadai Inflasi, Jangan Tunggu Masalah Meledak
Menurut Tto, kepala daerah dapat secara rutin menggelar rapat bersama Forkopimda untuk memetakan persoalan yang dihadapi daerah, baik itu persoalan ekonomi, sosial, hingga bencana.
Ia menyebutkan, pemerintah daerah juga dapat bersinergi dengan jajaran TNI dan Polri untuk mengatasi permasalahan yang lebih kompleks.
Tito mengatakan, koordinasi yang intensif akan memperkuat keharmonisan hubungan antarunsur Forkopimda sehingga seluruh pihak dapat berfokus pada upaya memajukan daerah.
"Nah ini yang saya mohon betul rekan-rekan bisa memahami porsi, posisi sebagai kepala daerah, sebagai pimpinan Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah," ujar Mendagri.
Baca juga: Mendagri: Kota yang Bagus Memiliki Desain, Bukan Tumbuh Semaunya
Lebih lanjut, Tito meminta kepala daerah mewaspadai gejolak di sektor pangan dan energi akibat dinamika global dengan rutin menggelar rapat dan koordinasi.
"Nah, oleh karena itulah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala daerah, betul-betul jaga ini. Betul-betul jaga Tim Pengendali Inflasi Daerah itu, betul-betul pegang, kendalikan langsung," ujar Tito.
Menurut dia, kepala daerah dapat berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) supaya potensi kenaikan harga kebutuhan pokok dapat dideteksi lebih dini serta potensi gejolak di masyarakat dapat dicegah.
Di samping itu, Mendagri juga mengajak kepala daerah untuk menangkap program kerja prioritas nasional yang meliputi sektor kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, ketahanan bencana, serta ekonomi kerakyatan dan desa.
"Ini program ini rekan-rekan harus tangkap, karena kalau enggak tangkap, rugi. Karena anggaran yang digunakan besar untuk setiap program ini," kata dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
