Wamensos Agus Jabo Priyono mengajak pemerintah pusat, daerah, dan swasta bekerja sama mengentaskan kemiskinan untuk mencapai target Presiden Prabowo Subianto.
Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri acara Launching Pemberian “CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2026” di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Selasa (21/4/2026).
“Sebagaimana perintah Bapak Presiden, mari kita bekerja sama, berkolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem. Di tahun 2026 ini kita harapkan kemiskinan di Indonesia selesai,” katanya.
Menurut Agus Jabo, kemiskinan merupakan sebuah tantangan yang harus diselesaikan bersama, dari tingkat terkecil. Karena itu, semua pihak mulai dari pemerintah desa pun harus terlibat.
Salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang kini tengah digalakkan ialah melalui pemberdayaan desa. Desa-desa bisa digali potensinya dan dikembangkan agar roda perekonomian di desa tersebut bisa bergerak dan rakyatnya menjadi produktif dan meningkat tingkat kesejahteraannya.
Pada kesempatan ini, Agus Jabo menyerahkan penghargaan kepada perwakilan Gubernur Kalimantan Selatan atas capaian Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards pada Program Air Bersih.
Senada dengan Agus Jabo, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto juga berpendapat kolaborasi dan kerja sama merupakan kunci agar pembangunan desa bisa terwujud. Karenanya, ia mengapresiasi seluruh pihak yang turut berkontribusi membangun desa, sekaligus mengentaskan kemiskinan.
“Saya terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian/Lembaga, kami merasakan kerja sama sangat erat dan berwibawa, sangat bermartabat sehingga Bangun Desa, Bangun Indonesia itu bisa terwujud.
Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati serta perwakilan dari berbagai pemerintah daerah dan swasta.
