Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Hal ini disampaikannya menyikapi masih adanya kasus korupsi dan pemborosan anggaran yang berpotensi mempengaruhi citra kepala daerah secara luas.
Dia menekankan bahwa dua hal yang perlu menjadi perhatian utama adalah praktik korupsi dan inefisiensi dalam penggunaan anggaran.
"Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing, membuat kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan," kata Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).
Hal itu diungkapkan olehnya saat di forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Banda Aceh, Senin (20/4).
Dia menjelaskan persepsi publik saat ini sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media. Ketika terjadi operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kasus pemborosan anggaran, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat meluas ke seluruh pemerintah daerah (Pemda).
Tito menuturkan kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan antara daerah dan pemerintah pusat. Dia menyebut kepercayaan yang terjaga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pengajuan anggaran daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Meski demikian, dia mengapresiasi banyaknya kepala daerah yang telah bekerja dengan baik dan menghadirkan berbagai inovasi. Namun, menurutnya, capaian positif tersebut kerap tertutupi oleh pemberitaan negatif yang lebih cepat menyebar atau viral.
Dia mencontohkan analogi sederhana, bahwa ratusan ribu orang dapat bekerja dengan baik, tetapi satu kesalahan yang menjadi perhatian publik dapat membentuk persepsi yang kurang berimbang. Oleh karena itu, dia mendorong asosiasi kepala daerah untuk lebih aktif membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi dan inovasi daerah secara berkelanjutan.
Selain penguatan tata kelola, Tito juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang transparan. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi perlu berjalan seiring dengan keterbukaan informasi serta publikasi kinerja pemerintah daerah.
Hal itu sebagai upaya pemerintah pusat dalam mendorong penguatan integritas di daerah. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah sangat ditopang oleh kepercayaan yang dibangun melalui kinerja yang baik serta persepsi publik yang positif.
"Nah, oleh karena itu, ini masalah persepsi, di samping kita memperbaiki tentunya. Memperbaiki untuk betul-betul hati-hati terhadap praktik koruptif," tutupnya.
(prf/ega)
