Bisnis.com, JAKARTA — Fluktuasi harga minyak global yang terdampak gejolak geopolitik di Timur Tengah dan memicu penyesuaian harga oleh penyedia BBM nonsubsidi di Tanah Air berpotensi memicu efek domino ke sektor logistik dan industri.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI), Josua Pardede, menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada 18 April 2026 yang ditempuh Pertamina masih dapat dipahami dari sisi mekanisme biaya. Namun, momentum kebijakan dinilai kurang ideal dari sisi komunikasi publik.
Sebagaimana diketahui, Pertamina memutuskan untuk menyesuaikan harga beberapa jenis BBM nonsubsidi yang naik mencakup Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sementara itu, BBM jenis Pertamax RON 92 yang merupakan nonsubisidi, Pertalite, dan solar subsidi tidak mengalami perubahan. Pada saat yang sama, harga minyak dunia justru mulai turun seiring dengan meredanya ketegangan geopolitik, meski belum sepenuhnya stabil.
Berdasarkan data CNBC International pada Selasa (21/4/2026), harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) pengiriman Mei turun 1,51% ke level US$88,26 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis Brent pengiriman Juni melemah 0,68% ke posisi US$94,87 per barel. Sebelumnya, pada perdagangan Senin (20/4/2026), harga minyak WTI dan Brent sempat ditutup melonjak, masing-masing sekitar 7% dan 5%.
Menurut Josua, penyesuaian harga oleh badan usaha tidak semata-mata mengikuti harga spot harian, melainkan mempertimbangkan biaya pengadaan, kurs, premi risiko, serta jeda distribusi. Meski demikian, kredibilitas kebijakan menjadi sorotan ketika penyesuaian tidak berlangsung simetris.
“Kalau harga bisa cepat dinaikkan saat tekanan naik, maka harga juga semestinya cepat diturunkan bila penurunan biaya benar-benar bertahan,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (21/4/2026).
Baca Juga
- Daftar Temuan BPK: Permasalahan Cadangan Energi hingga Bagi Hasil Migas
- Pemerintah Kerek Harga BBM Nonsubsidi, Dampaknya ke Inflasi Diperkirakan Terbatas
- Risiko Harga Pangan Naik Imbas Mandatori Bioetanol, Ini Kata Pemerintah
Pada sisi konsumsi, Josua menilai dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak akan langsung menekan konsumsi secara agregat. Indeks Keyakinan Konsumen Maret 2026 masih berada di level optimistis 122,9, dengan kondisi ekonomi saat ini di 115,4 dan ekspektasi di 130,4.
Selain itu, Survei Penjualan Eceran masih menunjukkan pertumbuhan penjualan sebesar 2,4% secara tahunan dan 9,3% secara bulanan.
Meski demikian, tekanan diperkirakan lebih terasa secara selektif, terutama pada rumah tangga menengah perkotaan, pengguna kendaraan pribadi berbahan bakar nonsubsidi, serta pelaku usaha kecil dan menengah dengan mobilitas tinggi.
"Dampak secara agregat memang belum besar, tetapi secara mikro cukup signifikan, terutama jika kenaikan harga BBM terjadi bersamaan dengan tekanan dari kurs dan biaya usaha yang masih tinggi," jelasnya.
Sementara itu, dari sisi makro, dampak langsung terhadap inflasi diperkirakan relatif terbatas. Tambahan inflasi pada April diproyeksikan berada di kisaran 0,05 hingga 0,18 poin persentase, dengan dampak penuh lebih terlihat pada Mei.
Hal ini disebabkan produk BBM yang mengalami kenaikan hanya mencakup sebagian kecil dari total konsumsi, sementara jenis BBM yang digunakan mayoritas masyarakat tidak mengalami perubahan harga.
Namun, risiko yang lebih besar justru muncul dari dampak tidak langsung, terutama melalui kenaikan biaya logistik, distribusi, dan produksi. Kenaikan harga Dexlite dan Pertamina Dex dinilai krusial karena berkaitan dengan kendaraan niaga berbasis diesel.
Josua menyebut sektor transportasi darat, jasa pertanian, angkutan udara, angkutan laut, dan kereta api menjadi sektor paling sensitif terhadap kenaikan biaya energi. Selain itu, sektor industri kimia seperti cat, tinta cetak, plastik, karet, dan serat sintetis juga terdampak signifikan.
Tekanan tersebut terjadi di tengah kondisi manufaktur yang sudah tertekan. Indeks PMI manufaktur Maret 2026 menunjukkan kenaikan harga input ke level tertinggi sejak Maret 2024 akibat gangguan pasokan bahan baku dari konflik Timur Tengah.
Dia mengatakan, kondisi tersebut berpotensi mempersempit margin usaha dan menahan ekspansi, terutama bagi pelaku industri yang sensitif terhadap biaya energi.
Josua menambahkan, kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi perlu memenuhi sejumlah syarat agar tetap kredibel. Pertama, penurunan harga minyak global harus dipantau ketat dan ditransmisikan kembali ke harga domestik bila benar-benar bertahan.
Kedua, pengawasan distribusi BBM subsidi harus diperketat agar tidak terjadi perpindahan konsumsi yang membebani APBN. Ketiga, pemerintah perlu mewaspadai risiko rambatan ke ongkos logistik dan biaya produksi.
"Kalau tiga hal itu tidak dijaga, maka kebijakan ini mungkin membantu pemulihan marjin badan usaha dalam jangka pendek, tetapi memindahkan tekanan ke inflasi tidak langsung, dunia usaha, dan beban subsidi dalam periode berikutnya," pungkasnya.
