Liputan6.com, Jakarta - DPR RI resmi mengesahkan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026 DPR RI digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Paripurna dipimpina oleh Ketua DPR, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, dan Saan Mustopa.
Advertisement
Awalnya, pimpinan Komisi XIII DPR menyampaikan laporan pembahasan tingkat pertama revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira lantas membacakan laporan itu.
Puan lalu bertanya kepada anggota Dewan yang hadir apakah RUU Perlindungan Saksi dan Korban dapat disetujui menjadi UU. Seluruh fraksi di DPR menyetujui RUU PSDK menjadi undang-undang.
“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Puan.
“Setuju,” jawab anggota serentak dilanjutkan ketukan palu sidang dari Puan tanda UU PSDK telah disahkah.
