Penulis: Kristiono
TVRINews, Sidoarjo
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Sidoarjo, yang dinilai tidak wajar dan perlu segera ditindaklanjuti pemerintah.
Bambang Haryo menyatakan, harga minyak goreng yang mencapai Rp21.000 per liter jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang seharusnya berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp16.000. Ia menegaskan kondisi ini tidak sejalan dengan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia.
“Tidak ada alasan minyak goreng langka dan mahal di dalam negeri, karena kita adalah produsen sawit terbesar,” tegasnya saat kunjungan di Pasar Krian, Sidoarjo, Selasa 21 April 2026.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap distribusi dan harga komoditas strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Menurutnya, pemerintah melalui Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan harus segera turun tangan untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga di lapangan.
”Satgas Pangan harus segera mengecek kondisi di daerah, jangan sampai masyarakat dirugikan akibat kelangkaan dan lonjakan harga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bambang Haryo menilai alasan kenaikan harga akibat biaya kemasan plastik tidak logis. Ia menyebut kontribusi biaya plastik terhadap harga minyak goreng relatif kecil, sehingga tidak bisa menjadi pembenaran kenaikan signifikan.
”Komponen plastik itu paling hanya sekitar 2 sampai 5 persen dari harga. Jadi tidak rasional kalau dijadikan alasan kenaikan hingga ribuan rupiah,” jelasnya.
Ia mendorong adanya transparansi dalam rantai produksi hingga distribusi minyak goreng. Menurutnya, pengawasan menyeluruh perlu dilakukan untuk mencegah praktik permainan harga di tingkat produsen maupun distributor.
”Kalau perlu, lakukan audit dari hulu ke hilir agar harga bisa dikendalikan sesuai HET dan pasokan tetap terjaga,” pungkasnya.
Editor: Redaktur TVRINews
