JAKARTA, DISWAY.ID -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya menjaga integritas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
Hal ini disampaikan sebagai respons atas masih ditemukannya praktik korupsi dan pemborosan anggaran di sejumlah daerah.
Dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Mendagri menekankan bahwa dua isu utama yang harus menjadi perhatian kepala daerah adalah korupsi dan inefisiensi anggaran.
BACA JUGA:Menkeu Purbaya Targetkan Rp30 Triliun dari Layer Baru Cukai Rokok, Bakal Temui DPR
"Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing, membuat kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan," kata Mendagri, Rabu, 22 April 2026.
Ia menjelaskan, persepsi publik saat ini sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media.
Ketika terjadi operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kasus pemborosan anggaran, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat meluas ke seluruh pemerintah daerah (Pemda).
Mendagri menuturkan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan antara daerah dan pemerintah pusat.
Ia menyebut, kepercayaan yang terjaga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pengajuan anggaran daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).
BACA JUGA:Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Impor Ilegal: 76 Ribu HP Disita, Kerugian Negara Capai Rp235 Miliar
Meski demikian, Mendagri mengapresiasi banyaknya kepala daerah yang telah bekerja dengan baik dan menghadirkan berbagai inovasi.
Namun, menurutnya, capaian positif tersebut kerap tertutupi oleh pemberitaan negatif yang lebih cepat menyebar atau viral.
Ia mencontohkan analogi sederhana, bahwa ratusan ribu orang dapat bekerja dengan baik, tetapi satu kesalahan yang menjadi perhatian publik dapat membentuk persepsi yang kurang berimbang.
Oleh karena itu, Mendagri mendorong asosiasi kepala daerah untuk lebih aktif membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi dan inovasi daerah secara berkelanjutan.
Selain penguatan tata kelola, Mendagri juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang transparan.
- 1
- 2
- »
