Demo di Kaltim Memanas, Massa Desak Gubernur Rudy Mas’ud Mundur dan Hentikan KKN

JAKARTA, DISWAY.ID - Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Rakyat Kaltim di depan Kantor Gubernur, Selasa 21 April 2026 memunculkan tuntutan tegas agar Rudy Mas'ud mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Kalimantan Timur.

Aksi ini menjadi sorotan karena tidak hanya menyuarakan pergantian kepemimpinan, tapi juga mengangkat isu serius terkait tata kelola pemerintahan, mulai dari dugaan praktik korupsi hingga lemahnya pengawasan.

Koordinator aksi, Lukmanul Hakim, menyatakan bahwa desakan mundur merupakan bentuk tekanan moral terhadap gubernur yang dinilai telah kehilangan kepercayaan publik.

Menurutnya, selama sekitar satu setengah tahun masa jabatan, masyarakat belum merasakan perubahan signifikan.

“Kami menilai kepemimpinan saat ini tidak lagi berpihak kepada rakyat. Jika masih memiliki tanggung jawab moral, seharusnya mundur,” tegasnya dalam orasi.

BACA JUGA:Warga Bangun Posko Perlawanan ke Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, Ikut Jejak Pati?

Soroti Dugaan KKN dan Pengelolaan Anggaran

Selain tuntutan mundur, massa juga menyoroti dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai merugikan masyarakat luas.

Dalam orasinya, massa menekankan bahwa setiap kebijakan publik seharusnya berpihak pada rakyat, mengingat sumber anggaran berasal dari uang publik.

“Setiap penyimpangan anggaran bukan sekadar angka, tetapi hilangnya hak masyarakat atas layanan dasar,” demikian salah satu pernyataan dalam aksi, dikutip dari website Nomor Satu Kaltim, Rabu 22 April 2026.

Isu transparansi dan akuntabilitas anggaran menjadi salah satu fokus utama dalam demonstrasi tersebut.

BACA JUGA:PHI Beberkan Utang Rudy Mas'ud Cagub Kaltim: Setara 8 Juta Kilogram Beras

Desak DPRD Perkuat Fungsi Pengawasan

Tak hanya pemerintah daerah, massa juga mendesak DPRD Kalimantan Timur untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Mereka menilai peran legislatif sangat penting dalam mencegah potensi penyimpangan kebijakan.

“DPRD harus aktif mengawasi. Jika pengawasan lemah, maka peluang terjadinya penyimpangan akan semakin besar,” ujar Lukmanul.

Aliansi Rakyat Kaltim menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan—mulai dari evaluasi kebijakan, pemberantasan KKN, hingga penguatan pengawasan—merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.