Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerima hibah lahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk pembangunan gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Jaminan Produk Halal (JPH).
Penyerahan hibah tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama antara BPJPH dan pemerintah kabupaten/kota se-Jateng dalam rangka percepatan sertifikasi halal di daerah.
Sebanyak 35 sekretaris daerah (sekda) dari seluruh kabupaten/kota di Jateng turut menandatangani komitmen bersama tersebut.
Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Semarang.
Penyerahan hibah lahan ini merupakan bagian dari penguatan layanan JPH di daerah, guna mendekatkan akses layanan sertifikasi halal kepada pelaku usaha serta meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan JPH.
Wakil Gubernur (Wagub) Jateng Taj Yasin Maimoen menegaskan upaya pihaknya dalam mendukung percepatan sertifikasi halal sebagai bagian dari pengembangan ekonomi daerah.
"Kami mengapresiasi langkah ini sebagai upaya bersama untuk mempercepat capaian sertifikasi halal. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengembangkan ekonomi syariah dan pariwisata berkelanjutan sebagai pilar pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Taj Yasin, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).
Menerima hibah lahan untuk gedung UPT Layanan JPH, Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jateng terhadap penguatan ekosistem halal nasional.
Hibah lahan yang diberikan akan digunakan untuk pembangunan UPT Layanan JPH guna mendukung pelaksanaan layanan sertifikasi halal, pembinaan pelaku usaha, serta pengawasan JPH di wilayah Jateng.
"Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hibah lahan ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat layanan JPH di daerah serta mendorong percepatan sertifikasi halal secara lebih luas," ujar Aqil.
Aqil menambahkan penguatan layanan halal di daerah sejalan dengan implementasi kebijakan wajib sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta berkontribusi dalam meningkatkan daya saing produk nasional.
Sementara, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanuddin menegaskan penguatan layanan di daerah menjadi faktor kunci dalam percepatan implementasi kebijakan wajib sertifikasi halal.
"Penguatan layanan JPH di daerah melalui pembangunan UPT menjadi langkah strategis untuk mempercepat sertifikasi halal. Dengan layanan yang lebih dekat dan terintegrasi, proses sertifikasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha," jelas Mamat.
Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara BPJPH dan 35 pemerintah kabupaten/kota se-Jateng dalam rangka percepatan sertifikasi halal.
Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan target capaian produk tersertifikasi halal di Jateng dengan pembagian peran sesuai kewenangan masing-masing.
Adapun target sertifikasi halal di Provinsi Jateng ditetapkan sebesar 557.269 produk pada tahun 2026 dan 556.616 produk pada tahun 2027.
Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen; Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham; Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanuddin; Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jawa Tengah AR Hanung Triyono; Kepala BPJPH Jateng Ika Efrilia; Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Provinsi Jateng Erna Widijastuti; serta Ketua BAZNAS Provinsi Jateng Ahmad Daroji.
(hnu/ega)
