Studi yang dirilis Center of Economic and Law Studies mengungkap kesenjangan ekonomi yang kian tajam di Indonesia. Dalam laporan bertajuk “Republik Oligarki: Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026”, disebutkan bahwa total kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 55 juta rakyat.
Temuan ini memperlihatkan konsentrasi kekayaan yang sangat tinggi di tangan segelintir elite ekonomi. Dalam periode 2019 hingga 2025, kekayaan 50 orang terkaya tersebut melonjak hampir dua kali lipat, dari sekitar Rp2.508 triliun menjadi Rp4.651 triliun.
“Hal ini memunculkan pertanyaan sederhana soal bagaimana mekanisme redistribusi ekonomi Indonesia dan siapa yang paling diuntungkan dari pertumbuhan ekonomi,” demikian pernyataan Celios dalam studi tersebut, dikutip Rabu (22/4).
Celios dalam studi tersebut menyebut, 50 orang terkaya Indonesia secara statistik hanya mencapai 0,000000174% dari populasi. Namun, mereka menguasai 18,6% kekayaan di Indonesia.
Lembaga ini pun memperkirakan, ketimpangan semakin tajam pada 2050 jika tidak dilakukan perubahan struktur ekonomi dan politik. Saat itu, 50 orang terkaya di Indonesia akan memiliki kekayaan setara dengan 111 juta penduduk Indonesia.
CELIOS juga mengungkapkan rata-rata kekayaan para konglomerat ini bertambah Rp 9,36 juta tiap detik, Rp 13,48 miliar per hari, dan Rp 4,92 triliun setiap tahun. Hal ini sangat jauh dibandingkan kondis, rerata upah buruh di Indonesia yang hanya meningkat Rp 1,47 per detik, Rp 2.113 per hari, dan Rp 760.728 setiap tahun.
Industri Energi dan Ekstraktif Mendominasi
Dari sisi sektor, laporan tersebut mencatat dominasi industri energi dan ekstraktif sebagai sumber utama kekayaan para elite. Pada periode 2019 hingga 2022, kontribusi sektor ini berkisar antara 39 hingga 46%. Namun pada 2026, proporsinya melonjak signifikan menjadi 57,8%.
Hal ini berarti lebih dari separuh kekayaan kelompok superkaya berasal dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Celios menilai kondisi ini memperkuat karakter ekonomi yang bertumpu pada ekstraksi sumber daya, sekaligus memperdalam ketimpangan struktural.
Laporan tersebut juga menyoroti pola geografis ketimpangan. Aktivitas eksploitasi sumber daya alam tersebar di berbagai wilayah seperti Kalimantan, Sumatra, Nusa Tenggara Barat, hingga Papua. Namun, pusat kendali bisnis dan aliran keuntungan justru terkonsentrasi di Jakarta dan sejumlah kota besar di Pulau Jawa.
Akibatnya, daerah penghasil sumber daya kerap tidak menikmati manfaat ekonomi yang sebanding. Masyarakat lokal harus menghadapi dampak lingkungan seperti deforestasi, kerusakan lahan, dan penurunan kualitas hidup, tanpa mendapatkan kesejahteraan yang memadai.
“Para superkaya membangun kekayaan dari daerah, tetapi tidak hidup dengan konsekuensinya,” demikian penjelasan laporan tersebut.
Lebih lanjut, studi ini menemukan bahwa banyak wilayah kaya sumber daya tetap berada dalam kondisi kemiskinan tinggi dan memiliki akses pembangunan yang terbatas. Situasi ini diperburuk oleh kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada 2026, yang dinilai berpotensi memperlebar jurang ketimpangan regional.
