BBM Nonsubsidi Naik, Penurunan Biaya Logistik Makin Sulit Terealisasi

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga bahan bakar nonsubsidi memberikan ujian terhadap penurunan biaya logistik Indonesia yang ditargetkan mencapai angka 12,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029 mendatang. 

Kenaikan yang terjadi dalam waktu singkat itu berpotensi memicu kenaikan biaya distribusi dan merambat ke harga barang yang diterima konsumen.

PT Pertamina (Persero) menaikkan sejumlah harga BBM nonsubsidi per Sabtu (18/4/2026). Berdasarkan laman MyPertamina, harga Pertamax Turbo (RON 98) melonjak dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter.

Kenaikan juga terjadi pada Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Di sektor laut, harga high speed diesel (HSD) B40 naik Rp5.100 sejak awal April 2026 menjadi Rp28.150 per liter untuk wilayah 1.

Kenaikan harga energi tersebut langsung menekan struktur biaya operasional pelaku logistik, terutama pelayaran yang sangat bergantung pada BBM nonsubsidi.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto menyebut komponen bahan bakar menyumbang mayoritas biaya operasional. “Yang pasti bila ada kenaikan harga solar industri berpengaruh pada biaya operasional, karena komponennya mencapai 50%–60% dari biaya operasional,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/4/2026). 

Tekanan biaya ini membuka ruang penyesuaian tarif, meskipun keputusan tetap berada di masing-masing operator. 

Sejumlah badan usaha pelabuhan bahkan telah mengajukan kenaikan tarif jasa, seiring lonjakan biaya energi. Namun, pelaku usaha masih menahan diri untuk menaikkan tarif secara luas.

 Memei, sapaannya, mengatakan bahwa sebagian besar pelaku pelayaran masih mencermati dampak lanjutan terhadap harga barang dan daya beli masyarakat.

“Masih banyak yang mencermati penyesuaian tarif ini dengan pertimbangan dampak kenaikan harga komoditi yang diakibatkan sehingga menurunkan daya beli masyarakat,” lanjutnya. 

Sikap serupa terlihat di sektor logistik darat. Pelaku usaha memilih menahan tekanan biaya melalui efisiensi operasional.  

PR Media Relations J&T Cargo Natalia Pangaribuan mengatakan perusahaan melakukan penyesuaian internal untuk menjaga kelancaran distribusi tanpa menaikkan tarif.

“Penyesuaian yang dilakukan lebih pada pengelolaan operasional secara keseluruhan, seperti pengaturan rute, distribusi, dan utilisasi armada agar tetap efisien,” ungkapnya.  

Dia menegaskan, hingga saat ini perusahaan masih menjaga stabilitas layanan dan belum melakukan penyesuaian tarif kepada pelanggan.

Di sisi lain, tekanan biaya mulai dirasakan di sektor pelabuhan. Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Liana Trisnawati mengakui pelaku usaha menghadapi dilema antara menjaga tarif dan menekan biaya.

Menurutnya, penyesuaian tarif di pelabuhan harus melalui kesepakatan dengan pelaku pelayaran, sehingga keputusan belum bisa dilakukan secara seragam di seluruh wilayah.

Kondisi ini mencerminkan tekanan berlapis di sektor logistik, di mana biaya operasional meningkat, tetapi ruang untuk menaikkan tarif masih terbatas.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha meminta dukungan kebijakan untuk menjaga keberlanjutan operasional. INSA, misalnya, mengusulkan insentif fiskal, mulai dari penghapusan PPN dan pajak bahan bakar, hingga penjadwalan ulang pinjaman perbankan.

Efisiensi Logistik jadi Penentu

Tekanan biaya logistik ini berpotensi merambat ke harga barang, terutama di jalur distribusi antarpulau yang sangat bergantung pada transportasi laut. 

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai kenaikan BBM nonsubsidi berpotensi lebih cepat diteruskan ke harga barang melalui jalur laut dibandingkan darat yang masih menggunakan solar subsidi.

“Meskipun dampaknya tidak akan satu banding satu, tetapi tetap nyata dan cenderung lebih cepat terasa di jalur laut,” ujarnya. 

Dia menjelaskan biaya pelayaran tidak hanya dipengaruhi bahan bakar, tetapi juga waktu tunggu kapal, waktu sandar, dan berbagai biaya pelabuhan yang masih tinggi. Dalam kondisi saat ini, waktu tunggu kapal di pelabuhan umum masih mencapai 2 hingga 3 hari, sehingga meningkatkan biaya logistik secara keseluruhan.

Dengan struktur logistik Indonesia yang masih berada di kisaran 14%–15% terhadap PDB dan sangat bergantung pada jalur laut, kenaikan biaya energi dinilai berisiko mendorong harga barang, terutama untuk komoditas antarpulau dengan margin tipis.

Josua menilai dampak paling cepat akan dirasakan pada harga pangan dan barang konsumsi sehari-hari.

Di sisi industri, sektor manufaktur berbasis petrokimia, plastik, dan kemasan juga dinilai rentan terhadap kenaikan biaya energi dan logistik.

Lebih jauh, dia menilai intervensi pemerintah diperlukan, tetapi harus difokuskan pada efisiensi sistem logistik, bukan sekadar menahan harga energi.

“Masalah utama logistik kita justru ada pada sistem yang belum terintegrasi, konektivitas pelabuhan-hinterland yang belum optimal, serta waktu tunggu yang masih tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, langkah yang lebih efektif adalah menekan biaya pelabuhan, mempercepat integrasi sistem logistik nasional, serta memperbaiki konektivitas dan sinkronisasi distribusi.

Di tengah kondisi tersebut, target penurunan biaya logistik menjadi 12,5% terhadap PDB dinilai semakin sulit dicapai dalam jangka pendek.

“Target itu masih layak sebagai sasaran jangka menengah, tetapi untuk jangka dekat menjadi jauh lebih sulit,” ujarnya.

Dia menilai target tersebut baru realistis jika reformasi pelabuhan, digitalisasi, dan integrasi rantai pasok berjalan konsisten.