REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA – Menyusul ketegangan di Selat Hormuz, pemajakan Selat Malaka disuarakan pejabat-pejabat Indonesia. Singapura menolak tegas usulan tersebut sementara Amerika Serikat terus melintasi selat itu dengan dalih kebebasan navigasi.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan pada Rabu (22/4/2026) kembali menegaskan negara-negara Asia yang terletak di sepanjang Selat Malaka, memiliki kepentingan strategis untuk menjaga jalur perairan strategis itu tetap terbuka.
Baca Juga
Indonesia Berpotensi Dapat Pemasukan dari Selat Malaka, Ini Kata Menkeu
Indonesia Kaya Mendadak Jika Selat Malaka Dipajaki, Bisakah Dilakukan?
“Hak untuk melintas dijamin untuk semua negara. Kami tidak akan ikut serta dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan bea masuk di wilayah sekitar kami," kata Balakrishnan kepada CNBC.
Singapura berbatasan langsung dengan Selat Malaka bersama Malaysia dan Indonesia. Jalur pelayaran ini merupakan salah satu rute perdagangan global paling penting, dengan lebar tersempit sekitar dua mil laut, sehingga menjadi titik krusial bagi distribusi energi di Asia Timur, termasuk untuk ekspor menuju China.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Selat Malaka menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta memiliki peran strategis yang kerap disandingkan dengan Terusan Suez dan Selat Hormuz.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan kemungkinan pengenaan tarif bagi kapal yang melintas di selat tersebut. Menurut Purbaya, jika skema serupa diterapkan, Indonesia berpeluang mendapat tambahan penerimaan negara. Pendapatan tersebut, kata dia, bisa dibagi dengan Malaysia dan Singapura sebagai negara yang berbagi wilayah Selat Malaka.
Peta Selat Malaka. - (Public Domains)
“Kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge ya. Sekarang Iran men-charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan,” ujarnya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Meski demikian, Purbaya menegaskan Indonesia tidak dalam posisi memanfaatkan jalur strategis untuk menarik pungutan. “Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu,” katanya.
Ia mengibaratkan pembagian pendapatan bisa disesuaikan dengan panjang wilayah masing-masing negara. Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia disebut berpotensi memperoleh porsi lebih besar dibanding Singapura.
