Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ajak masyarakat Jabar masak pakai kayu bakar dan biogas usai harga liquefied petroleum gas (LPG) non-subsidi meroket. Dedi menyebut kayu bakar dan biogas bisa dimanfaatkan jadi sumber energi alternatif.
Seperti diketahui, Pertamina Patra Niaga (pertamina) resmi lakukan penyesuaian harga untuk LPG nonsubsidi. Yang mana tadinya hanya menyentuh Rp192.000 kini melonjak hingga Rp228.000 per tabungnya dengan presentase kenaikan sebesar 18,75 persen untuk LPG 12 kg.
Kenaikan juga terjadi pada LPG ukuran 5,5 kilogram dengan presentase kenaikan sekitar 18,89 persen menjadi Rp107.000 per tabungnya. Harga tersebut berlaku di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
Harga LPG non-subsidi meroket, baru-baru ini Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ajak masyarakat jabar masak pakai kayu bakar dan biogas. Dedi berharap warga bisa memanfaatkan sumber energi alternatif untuk menyiasati beban biaya hidup yang kian meningkat.
Menurut Dedi Mulyadi, kenaikan harga komoditas energi ini harus dijawab dengan inovasi dan adaptasi. Dedi pun menyarankan bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah pedesaan atau perkampungan agar memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan sekitar, seperti kayu bakar.
"Kami di daerah mendorong masyarakat untuk tidak bergantung sepenuhnya pada elpiji."
"Di daerah perkampungan, misalnya, ketersediaan kayu bakar masih melimpah. Itu bisa menjadi pilihan," Katanya saat ditemui usai menghadiri peringatan HUT ke-385 Kabupaten Bandung di Soreang, Senin (20/4/2026) mengutip dari Kompas.com.
Selain itu, mantan bupati Purwakarta ini juga menyoroti potensi pengolahan limbah ternak. Ia menyebut kotoran sapi bisa diolah jadi biogas yang multifungsi baik untuk keperluan memasak maupun sumber energi listrik skala rumah tangga.
"Prinsipnya, kita harus menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan."
"Saya optimistis warga kita memiliki kecerdasan dan kreativitas untuk berinovasi di tengah kondisi ini," tutur dia.
Sementara itu, Dedi juga menyampaikan terkait kebijakan LPG yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah hanya mendorong alternatif energi di masyarakat.
"Kalau LPG itu dari sisi kebijakan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Di daerah, kita mendorong masyarakat untuk juga memanfaatkan energi lain sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing," kata Dedi Mulyadi ajak masyarakat Jabar masak pakai kayu bakar dan biogas usai harga LPG non-subsidi meroket dilansir dari TribunVideo.com.
Pernyataan Menteri ESDM Soal Kenaikan Harga LPG Non-subsidi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal naiknya harga LPG non-subsidi. Ia mengatakan peran pemerintah hanya mengatur harga untuk BBM bersubsidi selebihnya harga disesuaikan dengan kondidi pasar global.
"Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang bisa menjamin untuk harganya enggak naik itu adalah yang bersubsi."
"Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, jadi itu memang tidak kita atur harganya," ujar Bahlil dikutip dari YouTube KompasTV.
Menurut Bahlil, semua harga yang ditetapkan berdasarkan formulasi yang berlaku, jika harga energi dunia mengalami penurunan, maka harga LPG dan BBM nonsubsidi juga akan ikut turun secara otomatis.
Lebih lanjut, Bahlil juga memastikan bahwa stok dan harga LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram tetap dalam kondisi aman dan terjangkau bagi masyarakat.
"Tapi kalau untuk LPG 3 kg sejak LPG diterapkan tahun 2006 apa 207, LPG itu sampai dengan sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah."
"Yang ada itu adalah dimainkan harganya di distributor dan pangkalan," jelasnya. (*)
Artikel Asli
