Oleh: Azis Subekti, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra
REPUBLIKA.CO.ID, Ada satu kegelisahan yang pelan-pelan mengendap ketika kita membaca berulang pidato Ketua BPK RI dalam Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2025 di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 21 April 2026. Angkanya besar, capaian terlihat, bahkan ada kebanggaan yang sah ketika disebut bahwa dari 685 laporan hasil pemeriksaan (LHP)—terdiri atas 7 LHP keuangan, 237 LHP kinerja, dan 441 LHP dengan tujuan tertentu—negara berhasil mengungkap dan menyelamatkan potensi kerugian hingga Rp42,87 triliun. Di dalamnya terdapat Rp18,53 triliun berupa kerugian dan potensi kekurangan penerimaan, serta Rp24,34 triliun akibat ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
Namun justru di tengah deretan capaian itu, terasa ada yang tidak sepenuhnya utuh. Negara ini tampak bekerja sangat keras—tetapi belum selalu bekerja sebagai satu tubuh. Ia bergerak, tetapi belum tentu searah. Ia membangun, tetapi belum tentu menyatu.
Di situlah kita perlu merenungkan: persoalan pembangunan kita hari ini bukan lagi ketiadaan program, melainkan lemahnya arsitektur yang mewadahinya. Jika kita telusuri lebih dalam, persoalan itu bermula dari hulu—dari tempat di mana kebijakan seharusnya dilahirkan dengan jernih dan terukur: data.
Pidato Ketua BPK tersebut menunjukkan bahwa data dan sistem informasi pangan belum lengkap dan belum optimal, bahkan antar kementerian belum sepenuhnya terhubung. Pada saat yang sama, di sektor pendidikan, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) memang telah diperbaiki melalui verifikasi dengan data kependudukan, tetapi belum menjamin kualitas data secara utuh di seluruh siklus—dari tahap penginputan hingga sinkronisasi.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Di titik ini, persoalan menjadi lebih mendasar dari sekadar teknis administratif. Ia menyentuh cara negara memahami rakyatnya. Bagaimana mungkin kebijakan bisa tepat sasaran jika realitas yang menjadi pijakannya sendiri belum utuh?
Negara seperti berjalan dalam kabut—mengambil keputusan besar dengan penglihatan yang terbatas. Kita tidak kekurangan niat baik, tetapi sering kali kehilangan ketepatan. Padahal, ketepatan hanya mungkin lahir dari data yang akurat, utuh, dan saling terhubung. Karena itu, pembangunan ke depan tidak bisa lagi dimulai dari proyek. Ia harus dimulai dari keputusan mendasar: menyatukan data sebagai fondasi tunggal kebijakan negara.
Dari persoalan data, kita beranjak pada lapisan berikutnya yang lebih dalam dan samar namun berdampak luas: fragmentasi kebijakan.
BPK secara tegas mengungkap adanya persoalan lintas kementerian dan lembaga yang masih terfragmentasi. Bahkan dalam pembangunan manusia, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) lintas sektor kesehatan dan pendidikan belum sepenuhnya ditetapkan.
Di sini, negara tampak bekerja dalam ruang-ruang yang terpisah. Kementerian berjalan dengan agendanya, lembaga negara dengan programnya, dan pemerintah daerah dengan prioritasnya masing-masing—tanpa orkestrasi yang benar-benar utuh.
Akibatnya sederhana, tetapi mahal: program saling tumpang tindih, anggaran mengalir tanpa efisiensi maksimal, dan hasil tidak pernah benar-benar mencapai potensi terbaiknya.
Maka, kita perlu mengubah cara pandang. Koordinasi tidak cukup dimaknai sebagai pertemuan atau rapat. Ia harus ditingkatkan menjadi integrasi kebijakan. Peran kementerian koordinator tidak boleh berhenti sebagai penghubung administratif, tetapi harus menjadi arsitek yang memastikan seluruh bagian negara bekerja dalam satu desain besar. Tanpa itu, pembangunan hanya akan menjadi deretan aktivitas—bukan perubahan yang utuh.
Dalam konteks ini, sektor pangan memberikan gambaran yang paling nyata. Di satu sisi, capaian patut diapresiasi: produksi beras tahun 2025 mencapai 34,71 juta ton, meningkat 13,36% dari tahun sebelumnya, dan kebijakan penyeserapan gabah berhasil menghimpun 3 juta ton cadangan beras tanpa impor.
Namun di sisi lain, BPK menemukan bahwa perencanaan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan kesesuaian lahan, serta belum sinkron dengan dukungan infrastruktur seperti irigasi.
Di sinilah ironi itu muncul: kita berbicara tentang target besar, tetapi pijakan dasarnya belum sepenuhnya kokoh. Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan cara kita merancang kebijakan—terlalu cepat menetapkan target, tetapi belum cukup dalam memahami kondisi. Padahal, tanah tidak pernah bisa dibohongi.
Jika pembangunan ingin berhasil, ia harus belajar tunduk pada realitas. Bahwa setiap wilayah memiliki karakter, setiap lahan memiliki batas, dan setiap kebijakan harus disusun bukan hanya dengan ambisi, tetapi dengan ketepatan.
Dari pangan, persoalan itu berlanjut ke sektor kesehatan dan pendidikan—dua bidang yang langsung menyentuh kualitas manusia Indonesia. BPK mencatat bahwa regulasi kesehatan belum sepenuhnya harmonis, lengkap, dan mutakhir, terutama dalam mendukung layanan di daerah 3T dan DTPK, termasuk dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional. Sementara itu, di sektor pendidikan, Dapodik belum sepenuhnya mampu menyediakan data yang andal untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat waktu dan tepat sasaran.
Di sini kita melihat satu pola yang berulang: kebijakan sering datang dengan pendekatan yang seragam, sementara realitas lapangan justru beragam. Daerah terpencil, wilayah perbatasan, dan kawasan kepulauan memiliki tantangan yang berbeda. Namun negara kerap hadir dengan desain yang sama. Akibatnya, keadilan menjadi timpang—bukan karena niat yang keliru, tetapi karena desain yang tidak cukup peka.
Karena itu, ke depan, regulasi tidak cukup hanya rapi di atas kertas. Ia harus lentur terhadap konteks, tetapi tetap terarah. Standar harus jelas, tetapi tidak memaksakan keseragaman. Di situlah keadilan benar-benar dirancang, bukan sekadar dinyatakan.
Ketika kita masuk lebih jauh ke sektor energi, pupuk, dan BUMN, persoalan berubah bentuk—dari desain kebijakan menjadi disiplin pengelolaan. BPK menemukan bahwa cadangan BBM dan LPG belum memadai sesuai Kebijakan Energi Nasional. Di sektor pupuk, inefisiensi pada pabrik amonia PT Pupuk Indonesia terjadi akibat usia pabrik yang tua, pemeliharaan yang tidak optimal, serta tingginya downtime. Di sektor keuangan, kelemahan pengawasan kredit di BUMN memunculkan potensi kerugian, termasuk pada KPR di BTN sebesar Rp707,18 miliar. Bahkan dalam sektor migas, terdapat biaya operasi Rp2,44 triliun yang tidak semestinya dibebankan sebagai cost recovery, serta praktik illegal drilling yang membebani negara hingga Rp1,71 triliun.
Jika ditarik ke satu garis, semua ini menunjukkan hal yang sama: kita masih terlalu toleran terhadap inefisiensi. Dan setiap toleransi itu pada akhirnya dibayar oleh rakyat—melalui subsidi yang membengkak, layanan yang tidak optimal, dan peluang yang hilang.
Karena itu, pembangunan ke depan menuntut perubahan budaya kerja negara: dari permisif menjadi presisi, dari sekadar menjalankan menjadi benar-benar mempertanggungjawabkan.
Namun pada akhirnya, ada satu bagian inti dari seluruh paparan itu: tindak lanjut.
Sejak 2005 hingga 2025, BPK telah memberikan 785.257 rekomendasi, dengan tingkat penyelesaian 80,5%. Artinya, masih ada ruang yang tidak kecil di mana rekomendasi belum sepenuhnya dituntaskan. Bahkan dari total kerugian negara sebesar Rp5,88 triliun yang telah ditetapkan, masih tersisa sekitar Rp1,93 triliun yang belum terselesaikan.
Di titik ini, wajah tata kelola kita terlihat apa adanya. Bahwa tantangan terbesar bukan menemukan kesalahan, melainkan menyelesaikannya sampai akhir. Dan di sinilah publik memiliki peran yang tidak bisa diabaikan.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menumbuhkan pesimisme. Justru sebaliknya—ia adalah ajakan untuk melihat pembangunan dengan kedewasaan yang lebih utuh. Bahwa kemajuan tidak hanya diukur dari banyaknya program, tetapi dari kerapian, kejujuran dan ketepatan dalam pengelolaannya. Bahwa negara yang kuat bukanlah negara yang paling sibuk, melainkan yang paling terkoordinasi. Dan bahwa pengawasan publik bukan sekadar kritik, tetapi bagian dari tanggung jawab bersama—agar setiap rupiah, setiap kebijakan, dan setiap program benar-benar sampai pada tujuannya.
Mungkin, ke depan, kita perlu mengubah satu pertanyaan sederhana: bukan lagi, apa yang sudah dibangun negara, tetapi, apakah semua yang dibangun itu saling terhubung, tepat sasaran, dan benar-benar dibutuhkan? Karena pada akhirnya, masa depan pembangunan tidak ditentukan oleh seberapa cepat kita bergerak, melainkan seberapa tepat arah yang kita pilih.
