Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dapat diambil pada 2027 guna mengejar target operasional awal pada 2032.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengembangan energi nuklir menjadi salah satu opsi strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Hal ini terutama karena nuklir dapat berperan sebagai sumber baseload yang stabil untuk melengkapi energi fosil dan energi terbarukan lainnya.
Pemerintah pun telah menyiapkan berbagai aspek pendukung untuk pengembangan PLTN. Kesiapan tersebut mencakup regulasi, teknologi, hingga kerja sama internasional dengan berbagai mitra global. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pengembangan teknologi small modular reactor (SMR).
“Sebetulnya dari segi teknologi, dari segi pembiayaan, dari segi kesiapan regulasi, sebetulnya Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara Asean lain lebih siap,” ujar Airlangga saat menyampaikan keynote speech pada acara UGM Nuclear Readiness Forum 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026), dikutip dari siaran pers, Kamis (23/4/2026).
Dia menyebut, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya yang besar untuk mendukung energi nuklir. Cadangan uranium dan thorium tersebar di sejumlah wilayah strategis, seperti Bangka Belitung dan Kalimantan Barat.
Untuk memanfaatkan potensi tersebut, pemerintah akan mengambil keputusan pembangunan PLTN pada 2027. Diharapkan kapasitas PLTN di Indonesia dapat mencapai 7 gigawatt (GW) pada 2040.
Baca Juga
- Gandeng Rusia, Vietnam Siap Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
- Indonesia-Jepang Teken Kerja Sama Pengembangan Mineral Kritis dan Energi Nuklir
- Putin Tawarkan Kerja Sama Nuklir, ESDM: Mitra Harus Kompetitif
Dalam jangka panjang, energi nuklir juga ditargetkan memberikan kontribusi signifikan dalam bauran energi nasional sebagai bagian dari upaya mencapai Net Zero Emission 2060.
Airlangga menekankan bahwa percepatan implementasi sangat ditentukan oleh kesiapan eksekusi di lapangan. Peran operator, khususnya dalam mengelola teknologi dan menyusun rencana aksi yang konkret, menjadi faktor kunci.
Dia juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan transfer teknologi. Selain itu, komunikasi publik perlu terus diperkuat untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap energi nuklir. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan program.
Pengembangan PLTN juga perlu diintegrasikan dengan kebutuhan sektor industri masa depan. Sektor seperti smelter dan data center membutuhkan pasokan energi bersih dan stabil dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur kelistrikan, termasuk pengembangan smart grid dan konektivitas antarwilayah, menjadi sangat penting.
Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan lainnya. Energi surya menjadi salah satu fokus utama, termasuk melalui program dedieselisasi di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Penguatan industri panel surya dalam negeri juga terus dilakukan untuk mendukung kemandirian energi.
“Jadi sebetulnya opportunity ini tidak boleh kita tidak manfaatkan. Dua hal yang menjadi perhatian Bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Satu untuk surya karena ini hampir bisa seluruhnya memperkuat ekosistem di dalam negeri, termasuk dari hilirisasi dari pasir silika. Kemudian yang kedua adalah kesiapan terkait dengan nuklir,” kata Airlangga.
