JAKI, Foto AI, dan Matinya Moralitas Deontologis dalam Birokrasi

Baru-baru ini, publik dihebohkan oleh laporan parkir liar di aplikasi JAKI yang dinyatakan "selesai", tetapi bukti fotonya diduga kuat merupakan hasil olahan kecerdasan buatan (AI). Di layar, masalah tampak hilang, tapi di aspal jalanan, pelanggaran tetap ada. Peristiwa ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan juga sebuah skandal etika yang mencoreng marwah pelayanan publik.

Dalam praktiknya, integritas sering kali dibenturkan pada dua pendekatan etika. Kasus foto AI ini menunjukkan dominasi utilitarian ethic yang salah sasaran. Oknum petugas mungkin merasa tindakannya "benar" karena menghasilkan luaran yang diinginkan sistem: laporan tertutup dan rapor kinerja terlihat hijau—sebuah upaya mengejar pleasure (kesenangan administratif) dan menghindari pain (teguran atasan).

Namun, mereka melupakan deontological ethic, yaitu kewajiban (duty) moral untuk patuh pada prinsip kebenaran. Integritas seharusnya menjadi "keadaan yang utuh dan tidak terpecah" antara nilai kejujuran yang dianut dengan tindakan nyata di lapangan. Ketika petugas memilih memoles data demi validasi sistem, mereka telah memutus koherensi etis tersebut.

Kita perlu bersikap kritis dalam melihat spektrum pelanggaran ini. Konsep integritas mengingatkan kita pada "ancaman validitas" yang terdiri dari honest error, sloppiness, hingga misconduct.

Penggunaan AI untuk menghapus objek parkir liar bukanlah sebuah "kesalahan manusia" yang tidak disengaja (honest error) atau sekadar kecerobohan kerja (sloppiness). Ini adalah misconduct, sebuah kecurangan sengaja untuk memanipulasi fakta demi keuntungan performa. Penting untuk dicatat bahwa "tidak berbuat curang saja tidak cukup untuk disebut berintegritas". Integritas sejati menuntut adanya proactive care dan ketekunan dalam menyelesaikan masalah publik secara riil.

Integritas publik memiliki tiga elemen inti yang saling beririsan: honesty (kejujuran), truth (kebenaran), dan transparency (transparansi). Kasus JAKI ini secara telak melanggar ketiga elemen tersebut. Honesty, terjadi pemalsuan bukti penanganan. transparency, tidak adanya pengakuan atas keterbatasan atau kendala di lapangan, dan truth, realitas digital yang disuguhkan bertolak belakang dengan fakta di lapangan.

Internalisasi nilai integritas seharusnya tidak sekadar mengikuti aturan legalistik, tetapi juga menjadi standar profesional yang merasuk dalam sanubari individu. Tanpa kejujuran terhadap data dan fakta, transformasi digital hanya akan menjadi alat untuk "membohongi" publik secara lebih efisien.

Kasus ini adalah pengingat bahwa integritas adalah tentang akuntabilitas moral. Jika birokrasi hanya peduli pada indahnya angka-angka di dasbor aplikasi, kita sedang membangun fondasi pelayanan yang rapuh.

Kita butuh aparatur yang memiliki keberanian etis untuk mengakui keterbatasan, daripada pengecut yang bersembunyi di balik polesan AI. Karena pada akhirnya, marwah pelayanan publik tidak diukur dari seberapa cepat tiket laporan ditutup, tetapi dari seberapa jujur kita melayani kepentingan masyarakat.