Nagan Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh menggandeng investor sebagai upaya melakukan normalisasi aliran Sungai (Krueng) Tripa, guna mengatasi persoalan banjir tahunan yang kerap melanda wilayah Kecamatan Darul Makmur dan Kecamatan Tripa Makmur.
“Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan, pemerintah daerah memilih skema kerja sama dengan pihak swasta atau investor,” kata Bupati Nagan Raya, Aceh, Teuku Raja Keumangan kepada wartawan, Kamis.
Ia mengatakan, rencana ini sebelumnya juga telah dikonsultasikan dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Banjir di tingkat pusat. Langkah ini diambil karena kewenangan pengelolaan sungai tersebut berada di bawah pemerintah pusat dan berkaitan erat dengan mitigasi bencana.
"Banjir di Tripa ini merupakan banjir langganan, setahun bisa dua kali. Jika mengandalkan anggaran daerah, kita tidak sanggup karena biayanya sangat besar,” katanya menambahkan.
Baca juga: Pemkab Nagan Raya percepat persiapan lahan huntap untuk korban banjir
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh mengajak mitra investor dan sudah ada yang bersedia, untuk melakukan pengerukan aliran Sungai Tripa yang membentang di Kecamatan Darul Makmur dan Tripa Makmur, kabupaten setempat.
Dalam rencana kerja sama tersebut, kata Teuku Raja Keumangan, investor akan bertanggung jawab penuh atas pembiayaan normalisasi sungai, termasuk pembangunan tanggul di sisi kiri dan kanan sungai.
Sebagai bentuk kompensasi, investor akan memanfaatkan material sungai yang ditemukan selama proses pengerjaan.
Ia mengatakan, sebagian lahan yang terkena dampak pembangunan, seperti perkebunan sawit masyarakat atau pemukiman, akan dikelola dengan sistem bagi hasil.
Baca juga: Ribuan korban banjir Nagan Raya terima bantuan daging dari Presiden
Investor juga akan diberikan hak atas material sungai (seperti pasir atau mineral lainnya) yang ditemukan sebagai biaya pengganti operasional pengerjaan.
Bupati menegaskan, jika nilai material yang didapat melebihi biaya operasional (berdasarkan perhitungan MOU), maka hasilnya akan dibagi dengan pemerintah daerah untuk menambah pendapatan daerah.
Menindaklanjuti usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Kaenavian selaku Ketua Satgas Pemulihan Banjir telah menurunkan tim pusat untuk meninjau langsung kondisi Krueng Tripa.
"Rencana ini sedang dikaji secara mendalam dengan melibatkan pihak pusat. Saya berharap ini bisa segera terwujud karena inilah satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi banjir di dua kecamatan tersebut," kata Teuku Raja Keumangan.
“Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan, pemerintah daerah memilih skema kerja sama dengan pihak swasta atau investor,” kata Bupati Nagan Raya, Aceh, Teuku Raja Keumangan kepada wartawan, Kamis.
Ia mengatakan, rencana ini sebelumnya juga telah dikonsultasikan dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Banjir di tingkat pusat. Langkah ini diambil karena kewenangan pengelolaan sungai tersebut berada di bawah pemerintah pusat dan berkaitan erat dengan mitigasi bencana.
"Banjir di Tripa ini merupakan banjir langganan, setahun bisa dua kali. Jika mengandalkan anggaran daerah, kita tidak sanggup karena biayanya sangat besar,” katanya menambahkan.
Baca juga: Pemkab Nagan Raya percepat persiapan lahan huntap untuk korban banjir
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh mengajak mitra investor dan sudah ada yang bersedia, untuk melakukan pengerukan aliran Sungai Tripa yang membentang di Kecamatan Darul Makmur dan Tripa Makmur, kabupaten setempat.
Dalam rencana kerja sama tersebut, kata Teuku Raja Keumangan, investor akan bertanggung jawab penuh atas pembiayaan normalisasi sungai, termasuk pembangunan tanggul di sisi kiri dan kanan sungai.
Sebagai bentuk kompensasi, investor akan memanfaatkan material sungai yang ditemukan selama proses pengerjaan.
Ia mengatakan, sebagian lahan yang terkena dampak pembangunan, seperti perkebunan sawit masyarakat atau pemukiman, akan dikelola dengan sistem bagi hasil.
Baca juga: Ribuan korban banjir Nagan Raya terima bantuan daging dari Presiden
Investor juga akan diberikan hak atas material sungai (seperti pasir atau mineral lainnya) yang ditemukan sebagai biaya pengganti operasional pengerjaan.
Bupati menegaskan, jika nilai material yang didapat melebihi biaya operasional (berdasarkan perhitungan MOU), maka hasilnya akan dibagi dengan pemerintah daerah untuk menambah pendapatan daerah.
Menindaklanjuti usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Kaenavian selaku Ketua Satgas Pemulihan Banjir telah menurunkan tim pusat untuk meninjau langsung kondisi Krueng Tripa.
"Rencana ini sedang dikaji secara mendalam dengan melibatkan pihak pusat. Saya berharap ini bisa segera terwujud karena inilah satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi banjir di dua kecamatan tersebut," kata Teuku Raja Keumangan.
