JAKARTA, DISWAY.ID - Gelombang protes terhadap kebijakan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud kembali mencuat pada Selasa, 21 April 2026.
Aksi yang digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim bersama mahasiswa ini menyoroti sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial dan membebani anggaran daerah.
Salah satu isu utama dalam aksi tersebut adalah pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya menjelaskan bahwa kendaraan SUV hybrid itu dibutuhkan untuk menunjang mobilitas kepala daerah, khususnya di wilayah dengan medan berat.
Akan tetapi Rudy Mas’ud menegaskan dirinya belum menggunakan fasilitas tersebut dan masih mengandalkan kendaraan pribadi.
"Tidak ada yang tidak nyata. Kami memang punya prinsip yang agak unik. Membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak nyata menjadi nyata, yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi tidak ada yang tidak bisa," ujar Rudy Mas'ud.
"PPR Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur jadi tidak ada mobilnya mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini hancur semuanya tapi enggak ada masalah ini untuk masyarakat Kalimantan Timur mobil pemperaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta."
"Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur mohon doanya agar kita tetap dikuatkan kita menjalankan amanah. Terima kasih."
Selain itu, anggaran renovasi rumah dinas yang mencapai Rp25 miliar turut menuai kritik.
Pemerintah menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi beberapa tahun dan mencakup penataan kantor gubernur serta rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur.
BACA JUGA:Rudy Mas’ud Tanggapi Aksi 21 April, Minta Mahasiswa Awasi Kinerja Pemprov Kaltim
Anggaran Tim Ahli dan Isu Tata KelolaSorotan publik juga mengarah pada alokasi anggaran sebesar Rp10,5 miliar untuk tim ahli strategis percepatan pembangunan periode 2025–2030.
Dana tersebut mencakup gaji dan perjalanan dinas bagi puluhan anggota tim, yang terdiri dari delapan dewan penasihat serta 35 koordinator bidang.
Di tengah polemik kebijakan, Rudy Mas’ud dikenal memiliki latar belakang kuat di dunia bisnis sebelum terjun ke politik.
Ia pernah menjabat sebagai direktur hingga komisaris di sejumlah perusahaan, lalu menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024.
- 1
- 2
- »
