Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklarifikasi soal kebutuhan 19.000 ekor sapi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan angka tersebut bukan kebutuhan harian riil program, melainkan simulasi perhitungan jika seluruh dapur layanan gizi (SPPG) memasak menu daging sapi pada waktu yang sama.
Menurut Dadan, angka itu muncul dari simulasi berbasis jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Dalam skenario tersebut, satu SPPG diasumsikan membutuhkan satu ekor sapi untuk sekali produksi menu berbahan daging sapi.
“Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi,” ujar Dadan, Kamis (23/4/2026).
Ia menjelaskan, dalam satu kali proses memasak, kebutuhan daging sapi untuk satu dapur layanan berkisar 350 kilogram hingga 382 kilogram. Jumlah tersebut, kata dia, setara daging dari satu ekor sapi.
“Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi... satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja,” lanjutnya.
Dadan menekankan, simulasi itu tidak berarti pemerintah akan menjalankan menu daging sapi secara seragam di seluruh Indonesia pada hari yang sama. Menurut dia, pendekatan seperti itu justru dihindari karena bisa memicu lonjakan permintaan komoditas dan berpengaruh pada harga pangan.
Ia mencontohkan pengalaman saat momentum ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu, ketika menu untuk sekitar 36 juta penerima manfaat menggunakan telur dan nasi goreng.
“Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000,” jelasnya.
Dari pengalaman tersebut, BGN memilih pola penyusunan menu yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan bahan pangan lokal yang tersedia di tiap daerah. Skema ini dinilai lebih aman untuk menjaga pasokan sekaligus menekan gejolak harga.
