Bisnis.com, JAKARTA — Guru besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus mantan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) periode 2019-2022 Danang Parikesit mengungkap penyebab Jalan Tol Manado-Bitung yang masih sepi pengguna.
Danang menjelaskan, hal itu terjadi akibat tidak sinkronnya pengembangan infrastruktur dengan kawasan ekonomi serta kebijakan sektoral lainnya. Alhasil, sejumlah trafik jalan tol di Indonesia, termasuk Manado-Bitung, mengalami overshoot hingga 70%.
"Salah satu asumsi dasar membangun Manado-Bitung adalah adanya dua proyek besar, yakni pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus [KEK] Bitung dan pengembangan Pelabuhan Bitung menjadi pelabuhan internasional," ujar Danang dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, dikutip Kamis (23/4/2026).
Namun, pada kenyataannya KEK Bitung tidak menunjukkan aktivitas ekonomi yang signifikan setelah diresmikan, meski lahan telah dikuasai dan disewakan oleh pemerintah daerah.
Selain itu, sektor logistik di Pelabuhan Bitung juga terpukul akibat kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan pada periode pemerintahan saat itu. Regulasi itu menyebabkan kapal-kapal asing, khususnya dari Filipina, meninggalkan kawasan tersebut.
Selain itu, kondisi tersebut diperparah oleh inisiatif pemerintah daerah yang membangun jalan paralel di sepanjang koridor tol sehingga memicu terjadinya kanibalisasi trafik kendaraan.
Baca Juga
- DPR Soroti Tol Manado-Bitung Masih Sepi, Rugi Rp300 Miliar per Tahun
- Bos Jasa Marga (JSMR) Ungkap Nasib Tol Sepi, Salah Satunya Tol Manado - Bitung!
- Purbaya Belum Dalami Wacana PPN Jalan Tol: Nanti Saya Beresin
"Jadi interconnectedness itu tidak terbangun. Jadi semangat membangun saja menurut saya tidak cukup. Kita memang sudah semangat melakukan development, tapi yang menjadi kunci juga adalah soal connectivity," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sempat melaporkan sebanyak 21 jalan tol di Indonesia sepi pengendara hingga menyebabkan pengembalian investasi badan usaha jalan tol (BUJT) belum sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian investasi.
Dody menjelaskan, realisasi traffic atau volume kendaraan melintas di jalan tol milik 21 BUJT tersebut masih berada di bawah 50%, dari asumsi volume lalu lintas yang tertuang dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT).
"Izinkan kami menyampaikan bahwa masih ada beberapa badan usaha jalan tol yang realisasi volume lalu lintas atau traffic-nya jauh lebih rendah daripada yang kami asumsikan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol," jelasnya dalam Rapat Panja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (24/9/2025).
Kondisi tersebut membuat pendapatan yang diterima oleh 21 BUJT tersebut tidak sebanding dengan biaya operasional dan pemeliharaan (operational and maintenance/OM) hingga masa konsesinya berakhir.
