TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - DPRD Kota Tangerang Selatan mendalami klaim pihak pengembang Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property Tbk (JRP) yang menyebut telah mengantongi kajian serta persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait kondisi aliran Kali Ciputat.
Pendalaman dilakukan melalui rapat dengar pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang digelar di ruang Badan Musyawarah DPRD Tangsel, Rabu (22/4/2026).
“Kita minta beberapa dokumen, termasuk terkait sertifikasi aset negara (BMN) sungai. Mereka menyampaikan akan melengkapi, karena tadi belum semua bisa ditunjukkan,” kata Ketua Pansus RTRW Tangsel, Ahmad Syawqi, dikutip dari TribunBanten.com.
Baca juga: DPRD Tangsel Panggil Pengembang Bintaro Xchange, Usut Alih Fungsi Kali Ciputat
Selain itu, DPRD juga akan melakukan komparasi data dengan pemerintah pusat guna memastikan keabsahan dokumen yang dimiliki pengembang.
RDP ini merupakan tindak lanjut dari inspeksi lapangan yang dilakukan sehari sebelumnya di kawasan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren.
"Ini bagian dari koordinasi atas temuan di lapangan kemarin. Kita ingin memastikan kondisi aliran sungai dan kesesuaian dengan aturan yang berlaku,” ujar Syawqi
Dalam peninjauan tersebut, Pansus menemukan aliran Kali Ciputat yang seharusnya melintas di sejumlah titik tidak lagi terlihat mengalir sebagaimana mestinya.
“Aliran (sungai) harusnya melintas di area yang sekarang jadi mal (Bintaro XChange) dan melintasi area stasiun, tetapi (sekarang) alirannya tidak bergerak,” ujar Syawqi.
Pansus juga menemukan indikasi perubahan jalur aliran sungai. Berdasarkan penelusuran sementara, aliran yang sebelumnya lurus diduga telah berbelok.
Baca juga: Aliran Kali Ciputat di Bintaro Terputus, Jalurnya Diduga Berubah Fungsi
“Kita sudah cek ke belakang, memang ada beberapa perubahan fungsi sungai. Tadinya lurus, ini jadi belok,” katanya.
Selain perubahan jalur, DPRD turut menyoroti dugaan penyempitan aliran di sejumlah lokasi lain serta indikasi pelanggaran zonasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
Rapat yang berlangsung tertutup selama sekitar tiga jam itu turut dihadiri perwakilan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Konstruksi Kota Tangerang Selatan.
Sementara itu, pihak pengembang menyatakan akan bersikap kooperatif dan siap melengkapi dokumen yang diminta DPRD.
“Untuk tahapan selanjutnya kita menunggu, tapi pihak JRP bakal kooperatif sekali,” ujar manajemen bidang perencanaan JRP, Virona Pinem.
DPRD menegaskan, penelusuran ini dilakukan untuk memastikan fungsi sungai tetap terjaga dan sesuai ketentuan tata ruang, terutama dalam upaya pengendalian banjir di wilayah Tangerang Selatan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
