JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat validasi dan integrasi data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan 405 kabupaten/kota yang tergolong rawan pangan, miskin, dan memiliki prevalensi stunting tinggi.
“Data-data ini kami gunakan agar distribusi MBG betul-betul terarah kepada kelompok-kelompok tersebut, total seluruhnya ada 405 kabupaten atau kota,” kata Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya di kantor BGN, Jakarta, Kamis (23/6/2026).
Dia menyebutkan secara keseluruhan, terdapat 405 kabupaten/kota yang menjadi prioritas penyaluran MBG.
Baca juga: BGN Enggan Seragamkan Menu MBG di Seluruh SPPG, Ini Alasannya
Rinciannya, 81 kabupaten/kota masuk kategori rawan pangan, 279 kabupaten/kota tergolong wilayah dengan penduduk miskin, dan 304 kabupaten/kota memiliki prevalensi stunting tinggi.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program MBG dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang paling membutuhkan.
Validasi data juga diperkuat melalui integrasi dari sejumlah kementerian sebagai wali data.
“Data penerima manfaat semakin valid karena terdiri dari tiga wali data,” ujar Sony.
Baca juga: Desain Kelembagaan dan Pengadaan Barang dan Jasa MBG
Ia menjelaskan, data peserta didik, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, hingga PKBM, berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sementara itu, data madrasah dan pondok pesantren dikelola oleh Kementerian Agama.
Adapun data balita, ibu hamil, dan ibu menyusui bersumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Kementerian Kesehatan.
Menurut Sony, BGN berperan sebagai pengguna data dan tidak mengintervensi tugas masing-masing wali data.
Baca juga: 80 Menu MBG Sudah Dibukukan, BGN Dorong Keberagaman Menu Lokal
Namun, integrasi tetap diperlukan agar seluruh kementerian memiliki acuan yang sama.
“BGN tidak mengintervensi tugas para wali data. Kami adalah pengguna data, tetapi membutuhkan data yang terintegrasi dalam satu tabel,” kata Sony.
Integrasi ini dilakukan untuk memperkuat validasi data penerima manfaat, sejalan dengan arahan Presiden, sehingga data yang digunakan menjadi lebih akurat dibandingkan sebelumnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
