Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mempercepat penyelarasan data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang difokuskan pada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan santri.
Langkah ini dilakukan dengan melibatkan empat kementerian sebagai wali data guna memastikan penyaluran program lebih tepat sasaran dan terukur.
Advertisement
Menurut Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, integrasi data menjadi kebutuhan mendesak karena selama ini data penerima manfaat tersebar di berbagai kementerian sesuai kewenangannya masing-masing.
“Data penerima manfaat semakin valid ya karena data penerima manfaat ini terdiri dari tiga walidata. Penerima manfaat peserta didik TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, PKBM itu walidatanya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah,” kata Sony usai rapat koordinasi penyelarasan data di Gedung BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).
“Kemudian madrasah-madrasah dan pondok pesantren wali datanya adalah Kementerian Agama. Kemudian balita, ibu hamil, dan ibu menyusui wali datanya Kemen-BKKBN dan Kementerian Kesehatan,” lanjutnya.
Ia menyampaikan, dalam skema ini BGN tidak mengambil alih kewenangan kementerian sebagai pemilik data, melainkan bertindak sebagai pengguna (user) yang membutuhkan satu basis data terintegrasi.
“BGN di dalam pelaksanaan program MBG memerlukan data yang terintegrasi pada satu tabel. Oleh karena itu kami duduk bersama untuk mengintegrasikan data tersebut tanpa, ya, jadi BGN tidak mengintervensi tugas para wali data, kami adalah user atau pengguna data,” jelas Sony.
