Jakarta, VIVA – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan validasi data yang berkolaborasi dengan tiga Kementerian/Lembaga (K/L) untuk penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah rawan pangan.
Ketiga kementerian itu yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, dan Kementerian Agama (Kemenag), yang telah memiliki data lebih valid melalui tim di lapangan untuk penyaluran MBG lebih tepat sasaran.
- Dokumentasi BGN.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengemukakan pemerintah terus berkoordinasi untuk penyaluran MBG agar difokuskan pada anak-anak yang kekurangan gizi di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kita memiliki data yang jauh lebih fixed dari data yang selama ini kita gunakan. Dari Kemenkes kami mendapatkan informasi, data bahwa apabila akan difokuskan kepada daerah rawan pangan, ternyata ada 81 kabupaten/kota yang sudah ditetapkan sebagai wilayah rawan pangan," kata Sony dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 23 April 2026.
Ia melanjutkan apabila difokuskan kepada penduduk miskin sudah ada 273 data kabupaten/kota yang dinyatakan termasuk wilayah penduduk miskin dan 304 kabupaten/kota yang terdata memiliki prevalensi stunting tinggi.
"Data-data ini kami gunakan agar distribusi MBG betul-betul terarah kepada kelompok-kelompok ini yang total seluruhnya ada 405. Kami akan petakan betul dan informasikan kepada seluruh pelaksana di lapangan," tutur Sony.
Ia mengemukakan, khusus di 405 kabupaten/kota tersebut, penyaluran MBG akan diutamakan kelompok yang rawan pangan, penduduk miskin dan prevalensi stunting tinggi, termasuk kelompok-kelompok daerah yang dinyatakan gizinya masih kurang.
- Dok BGN
BGN bersama tiga instansi terkait juga terus memperkuat kapasitas wali data di seluruh wilayah agar penyajian data dapat lebih akurat untuk penyaluran MBG yang lebih tepat sasaran. (Ant)
