JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta agar Menteri HAM Natalius Pigai memakai privilege-nya untuk menangani kasus di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang menewaskan 15 warga sipil.
Hal tersebut disampaikan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P Siagian, di Komnas HAM pada Kamis (23/4/2026) terkait hasil pemantauan terhadap enam kasus di Papua.
“Kita berharap memang Kementerian HAM juga melaksanakan pekerjaannya. Kita hormat dengan Pak Menteri, dan Pak Menteri saya kira bisa melakukan lebih. Kita berharap bisa melakukan lebih,” kata Saurlin.
Baca juga: Kasus Penembakan Warga Asmat, Komnas HAM Minta Penegakan Hukum Diawasi Ketat dan Transparan
Menurut dia, Pigai memiliki kewenangan dan kedekatan dengan wilayah Papua sehingga diharapkan dapat bertindak lebih cepat dan signifikan dalam merespons peristiwa tersebut.
“Dia punya banyak privilege ya, dia orang sana, dia menteri. Kita berharap beliau bisa melakukan hal yang jauh lebih cepat, besar, untuk mengobati peristiwa ini yang sedang terjadi,” jelas dia.
Ia menegaskan, peristiwa yang menewaskan 15 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, menjadi perhatian serius Komnas HAM.
“Kita harus mengimbangi duka yang luar biasa meninggalnya 15 orang di sana, ada anak-anak, ada perempuan. Dan oleh karena itu ini menjadi atensi luar biasa kami,” tegas dia.
Adapun Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengajak seluruh pihak, termasuk TNI, kelompok bersenjata seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), hingga masyarakat Papua, untuk bersatu menciptakan perdamaian di tanah Papua.
Baca juga: Komnas HAM Ungkap Bandara Tempat Pilot Diserang KKB Tak Punya Petugas Keamanan
Pernyataan itu disampaikan Pigai merespons sejumlah peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua dalam beberapa waktu terakhir, terkini baku tembak di Kembru di Kabupaten Puncak.
Pigai menegaskan, upaya menciptakan Papua yang damai bukan merupakan tanggung jawab satu institusi atau kementerian semata, melainkan kebijakan besar negara yang harus diputuskan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Jangan kepala batu. Sama, duduk bareng bicarakan menciptakan tanah Papua damai. Semua, semua komunitas mau tentara, mau OPM, KKB mau masyarakat Papua satu bersatu sama-sama menciptakan tanah Papua damai. Itu pandangan saya," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Senin (20/4/2026).
Pigai mengatakan, penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh membutuhkan keputusan politik yang melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, parlemen, partai politik, serta tokoh-tokoh nasional.
Baca juga: Komnas HAM : 5 Kampung Adat di Merauke Alami Konflik Lahan dan Hutan akibat Proyek PSN
Dirinya juga menolak anggapan bahwa penyelesaian konflik dapat dibebankan kepada satu pihak tertentu, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun aparat keamanan seperti TNI dan Polri.
"Jadi jangan salahkan satu orang, satu kelompok apakah eksekutif sendiri, yudikatif, legislatif, atau juga TNI Polri sendiri, atau juga partai politik," ujar dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
