Rotasi tiga pejabat eselon I di Kementerian Keuangan memantik spekulasi pasar dan pelaku usaha. Pergantian tiga direktur jenderal strategis disinyalir bukan sekadar mutasi biasa, melainkan upaya Menteri Keuangan menyiapkan tim yang sejalan dengan satu visi fiskal, di tengah tekanan global dan ruang fiskal yang makin sempit.
Pergantian eselon 1 itu menyasar Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Untuk sementara, posisi kosong diisi pelaksana harian, memegang peran strategis dalam desain dan eksekusi kebijakan ekonomi pemerintah.
Direktorat Jenderal Anggaran mengatur belanja negara, subsidi, hingga refocusing anggaran. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal menyusun desain makro APBN, asumsi dasar ekonomi, dan narasi fiskal pemerintah. Adapun Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan berkaitan erat dengan koordinasi stabilitas sistem keuangan dan reformasi sektor keuangan.
Jika tiga direktorat yang menyentuh belanja, strategi fiskal, dan stabilitas keuangan diganti bersamaan, pasar cenderung membaca ada perubahan kebijakan yang lebih besar sedang disiapkan. Apalagi perubahan ini dilakukan di tengah gejolak global dan setelah dua lembaga pemeringkat internasional menurunkan proyeksi utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.
cxxxxxxxxxxxxx
Sejak awal pekan ini, Febrio Kacaribu dan Luky Alfirman masing-masing sudah tidak menjabat sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Direktur Jenderal Anggaran.
Sementara sejak 13 Februari 2026, Masyita Crystallin ditugaskan sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning PT Danantara Investment Management. Dengan demikian, ia tak lagi menjabat sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan, nama-nama calon pejabat definitif akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto pada awal hingga pertengahan Mei 2026. Soal alasan pergantian tiga pejabat eselon 1 tersebut, Purbaya tidak menjelaskan alasan secara rinci.
Berbeda dengan Masyita yang kini sudah mendapat penugasan baru di Badan Pengelola Investasi Danantara, Febrio dan Luky masih “diistirahatkan” oleh Purbaya sembari menunggu penugasan berikutya dari pemerintah. "(Keduanya) istirahat dulu. Nanti dicari tempat yang pas buat mereka," ujar Purbaya, di Jakarta, Rabu (23/4/2026).
xxxxxxxxxxxxx
Minimnya penjelasan resmi membuat pasar menafsirkan beragam kemungkinan. Senior analis Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ronny P Sasmita, menilai, pergantian pejabat setingkat direktur jenderal di Kementerian Keuangan tidak akan dibaca pasar sebagai rotasi biasa.
Menurut Ronny, dalam jangka pendek, pasar bisa membaca ini sebagai sinyal kehati-hatian atau bahkan kekhawatiran. Kalau komunikasinya tidak solid, bisa memicu persepsi ketidakstabilan internal.
“Tapi kalau dikemas sebagai langkah penguatan, justru bisa dibaca positif sebagai bentuk upaya pendisiplinan pengelolaan fiskal,” ujar Ronny, saat dihubungi Kamis (23/4/2026)
Keputusan pergantian pejabat itu, ia melanjutkan, bisa ditafsirkan dua arah. Pertama, upaya memperbaiki “mesin fiskal”. Kedua, menandakan adanya tekanan internal yang lebih dalam. Apapun alasannya, Ronny meyakini pergantian di tiga direktorat itu menunjukkan konteks yang lebih luas dibanding sekadar mutasi rutin.
xxxxxxxxxx
Sedikitnya, Ronny berpendapat, terdapat tiga faktor rasional di balik pergantian pejabat setingkat direktur jenderal. Pertama, faktor kinerja, terutama bila target penerimaan, belanja, atau pembiayaan negara tidak tercapai.
Kedua, konsolidasi kebijakan agar seluruh lini birokrasi sejalan dengan strategi fiskal baru Menteri Keuangan. Ketiga, manajemen risiko di tengah volatilitas global yang meningkat.
“Kalau penggantinya lebih teknokratis, kuat secara eksekusi, dan mampu menjaga kredibilitas fiskal, maka ini bisa memperbaiki kinerja APBN. Tapi kalau pergantian ini justru membuka ruang politisasi kebijakan fiskal, justru bisa berbahaya,” kata Ronny.
xxxxxxxxxxxxx
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin sekaligus mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI periode 2015–2018, Muhammad Syarkawi Rauf, melihat kemungkinan pergantian tersebut berkaitan dengan perbedaan pandangan dalam pengelolaan fiskal.
“Setiap pergantian pejabat pasti ada urgensinya. Tidak mungkin tiba-tiba mengganti pejabat, apalagi jabatan strategis seperti itu. Pasti ada alasan yang sangat kuat,” ujar Syarkawi kepada Kompas.
Menurut dia, salah satu kemungkinan perdebatan di internal Kementerian Keuangan adalah soal rule versus discretion atau pendekatan kebijakan berbasis aturan versus kebijakan yang lebih fleksibel.
Syarkawi menjelaskan, dalam pendekatan rule-based, pemerintah sangat ketat menjaga indikator fiskal seperti rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) di bawah 60 persen, bahkan sebagian ekonom menganggap 40 persen sudah menjadi batas psikologis aman.
Selain itu, ada pula standar rasio defisit fiskal terhadap PDB maksimal 3 persen sebagaimana diatur dalam Maastricht Treaty Uni Eropa dan diadopsi Indonesia dalam undang-undang. Syarkawi juga menyoroti debt service ratio (DSR) atau rasio pembayaran pokok dan bunga utang terhadap pendapatan negara yang kini sekitar 47,67 persen.
“Artinya, hampir separuh pendapatan kita dipakai untuk membayar utang. Bagi sebagian ekonom, ini berbahaya,” ujarnya.
xxxxxxxxxxxx
Namun, ada pula pendekatan yang lebih fleksibel atau discretionary. Dalam pendekatan ini, angka-angka tersebut tidak dipandang kaku selama kondisi ekonomi masih terjaga dan utang tetap terbayar.
“Defisit bisa saja di atas 3 persen sejauh masih manageable. Rasio utang bisa di atas 60 persen, karena faktanya Jepang sekitar 250 persen, Amerika Serikat sekitar 125 persen,” kata Syarkawi.
Menurut dia, bila memang ada perdebatan di internal Kementerian Keuangan, kemungkinan besar berkisar di area tersebut. Selain itu, pergantian juga bisa dipicu persoalan implementasi anggaran atau penyerapan belanja negara.
“Pak Purbaya sering menyebut penyerapan anggaran harus konsisten sejak awal tahun sampai akhir tahun. Bisa jadi yang diharapkan beliau tidak berjalan sesuai ekspektasi,” ujarnya.
xxxxxxxxxx
Dalam enam bulan kepemimpinannya, Syarkawi menilai, Purbaya menunjukkan gaya yang lebih fleksibel dibanding pendahulunya. Contohnya adalah keputusan Purbaya menggelontorkan sekitar Rp 200 triliun dana pemerintah yang merupakan sisa anggaran lebih dari rekening pemerintah di Bank Indonesia ke bank-bank pelat merah agar dapat disalurkan menjadi kredit untuk menggerakkan ekonomi.
Langkah serupa pernah dilakukan sebelumnya. Namun kali ini, Purbaya mempublikasikannya secara lebih terbuka untuk membangun ekspektasi positif terhadap ekonomi.
“Pak Purbaya lebih fleksibel. Tapi tetap ada aturannya. Dana itu tidak boleh dipakai beli obligasi pemerintah, surat utang, atau main di pasar keuangan. Harus disalurkan ke kredit sektor riil,” katanya.
Purbaya, masih menurut Syarkawi, cenderung menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan aturan, tetapi orientasinya lebih besar pada pertumbuhan ekonomi. Fleksibilitas ini, di satu sisi, dapat membantu pemerintah lebih cepat merespons kebijakan strategis Presiden.
xxxxxxxxxxxx
Namun, di sisi lain, terlalu sering mengubah kebijakan berpotensi mengganggu kredibilitas fiskal di mata pasar. “Kalau pengambil kebijakan makro sangat patuh pada rule yang kuat, pelaku pasar lebih nyaman karena ekspektasinya lebih terkontrol. Sebaliknya, kalau terlalu fleksibel, isu kredibilitas bisa muncul,” ujar Syarkawi.
Di tengah prospek utang Indonesia yang diturunkan dari stabil ke negatif oleh Moody's pada Februari 2026 dan Fitch Ratings pada Maret 2026, pasar kini menunggu respons pemerintah. Dalam konteks ini, rotasi pejabat di Kementerian Keuangan sebagai respons bisa menghasilkan koreksi strategi fiskal yang lebih kredibel atau justru menambah ketidakpastian baru. Masyarakat menunggu.
Bagi investor, APBN bukan sekadar dokumen anggaran negara. Ia adalah kompas arah ekonomi. Dan ketika orang-orang yang memegang kompas itu diganti serentak, pasar tentu bertanya ke mana arah baru kapal fiskal Indonesia akan dibawa?
