Penulis: Alfin
TVRINews, Jakarta
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P. Bolombo, menegaskan ABPEDNAS Jaga Desa Awards 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Kegiatan yang digelar di Fairmont Jakarta ini dihadiri sejumlah pejabat negara, antara lain Hashim Djojohadikusumo dan ST Burhanuddin, serta pimpinan lembaga dan menteri terkait.
La Ode menilai penghargaan tersebut tidak sekadar seremoni, melainkan langkah konkret untuk mendorong desa meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“ABPEDNAS Jaga Desa Awards 2026 menjadi dorongan nyata bagi desa-desa untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Ini penting karena desa adalah fondasi pembangunan nasional,” ujar La Ode, dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis, 23 April 2026.
Ia menambahkan desa sebagai ujung tombak pembangunan membutuhkan penguatan kapasitas aparatur, terutama dalam pengelolaan keuangan dan administrasi, guna mencegah persoalan hukum akibat kesalahan administratif.
La Ode juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam pembinaan serta pendampingan terhadap pemerintahan desa.
“Pendampingan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan tata kelola yang baik, desa tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan sama, Hashim Djojohadikusumo mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini sebagai bentuk perhatian terhadap kemajuan desa. Ia menyoroti pentingnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa agar tidak menimbulkan persoalan hukum.
Sementara itu, ST Burhanuddin berharap program Jaga Desa menjadi sarana pembinaan bagi aparatur desa sehingga tidak terjadi kriminalisasi atas kesalahan administratif yang tidak merugikan negara.
Pada ajang ini, penghargaan diberikan dalam tiga kategori utama, yaitu tertib pengelolaan keuangan desa, kepatuhan entri data aplikasi Jaga Desa, serta lomba film pendek.
Untuk kategori pengelolaan keuangan desa, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, meraih juara pertama, disusul Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Bali, dan Desa Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Pada kategori kepatuhan entri data, Desa Jepangpakis, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menjadi juara pertama, diikuti Desa Karangkamiri, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, serta Desa Aik Rayak, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung.
Adapun lomba film pendek dimenangkan karya “Jaga Cowong” dari Desa Karangmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagai Film Terbaik sekaligus Juara Umum.
La Ode berharap ajang ini dapat memotivasi desa di seluruh Indonesia untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berkelanjutan.
“Jika tata kelola desa kuat, maka pembangunan nasional akan memiliki fondasi yang kokoh,” pungkasnya.
Editor: Redaktur TVRINews
