Pariwisata merupakan salah satu penggerak utama dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8% di 2029 seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah menekankan pentingnya peningkatan aspek keselamatan dan keamanan destinasi melalui pengembangan ekosistem asuransi pariwisata.
Hal tersebut disampaikan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera dalam sambutan pembukanya pada Focus Group Discussion (FGD) Pilot Project Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa (21/04).
“Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor penggerak utama untuk mencapai target pertumbuhan 8% di tahun 2029. Oleh karena itu, untuk mendorong keamanan dan kenyamanan wisatawan, pengembangan ekosistem asuransi pariwisata merupakan langkah konkret untuk meningkatkan citra destinasi,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Kamis (23/4).
Sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Prioritas, jumlah kunjungan wisatawan di Labuan Bajo melonjak secara signifikan dari 60.439 orang pada tahun 2021 menjadi 500.008 orang pada tahun 2025, di mana 68% di antaranya merupakan wisatawan mancanegara. Tingginya angka kunjungan tersebut menunjukkan potensi besar yang harus diimbangi dengan peningkatan kualitas destinasi. Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan tata kelola risiko yang terintegrasi untuk mendukung pariwisata yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.
Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) dalam penyusunan kerangka ekosistem asuransi pariwisata, serta berkolaborasi dengan PT Jasaraharja Putera dalam penyelenggaraan FGD bertema “Penguatan Tata Kelola Risiko melalui Pengembangan Ekosistem Asuransi Pariwisata untuk Membangun Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Labuan Bajo”. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam merumuskan model pengelolaan risiko pariwisata yang terintegrasi dan dapat direplikasi secara nasional.
Lebih lanjut, Deputi Dida juga menegaskan bahwa sinergi antara Pemerintah, industri, dan otoritas setempat di Labuan Bajo menjadi prasyarat terciptanya upaya inklusif untuk mewujudkan wisata yang aman dan berkualitas.
Langkah tersebut merupakan pengejawantahan amanah Undang-Undang Kepariwisataan serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur klasifikasi usaha berdasarkan berbagai tingkatan risiko. Sebagai salah satu program prioritas, Pemerintah tahun ini menaruh perhatian mendalam terhadap upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan wisata.
Mendukung pernyataan Deputi Dida, Sekretaris Daerah Manggarai Barat menekankan pentingnya kehadiran sebuah ekosistem yang mampu menjamin keamanan dan kenyamanan wisata di Labuan Bajo sebagai daya ungkit peningkatan kualitas destinasi dan industri wisata di wilayah tersebut. Sekretaris Daerah juga memberikan apresiasi kepada PT Jasaraharja Putera atas komitmennya dalam memperkuat supply chain dan ekosistem pariwisata di Labuan Bajo melalui skema asuransi wisata.
Apresiasi tersebut merupakan respon terhadap langkah konkret PT Jasaraharja Putera, sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Haris sebagai Direktur Utama, yang menegaskan kesiapan perusahaan untuk memperkuat literasi risiko bagi pelaku industri, serta mengembangkan produk asuransi yang adaptif sesuai karakteristik destinasi.
Baca Juga: Kemenpar Latih ASN Susun Policy Brief, Kebijakan Pariwisata Bakal Berubah Total
Baca Juga: Standar Kompetensi Pariwisata Naik Level, 483 Skema Baru Siap Menguji Profesi
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama PT Jasaraharja Putera juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung implementasi pilot project asuransi pariwisata di Labuan Bajo. Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan standar keselamatan destinasi secara berkelanjutan.
Sejalan dengan hal tersebut, FGD ini juga menjadi sarana untuk menghasilkan rekomendasi yang akan dituangkan dalam bentuk regulasi untuk memperkuat tata kelola risiko melalui pengembangan skema asuransi yang inklusif dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha wisata, perbankan, dan juga wisatawan. Melalui FGD ini, Labuan Bajo diharapkan menjadi pilot project yang dapat direplikasi secara nasional.
