Penulis: Kholif Huda Arrasyid
TVRINews, Kepulauan Riau
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus memperkuat strategi pengelolaan wilayah perbatasan melalui sinergi antarlembaga dan kolaborasi lintas negara. Upaya ini mengemuka dalam Persidangan ke-22 Sosek Malindo tahun 2026 yang digelar di Batam.
Forum tersebut menjadi momentum penting bagi Pemprov Kepri untuk mempererat kerja sama dengan perwakilan Negeri Johor dan Negeri Malaka, Malaysia, serta melibatkan Provinsi Riau. Pertemuan difokuskan pada peningkatan kualitas hubungan antarnegara, khususnya di kawasan perbatasan.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kepri, Doli Boniara, menegaskan bahwa menjaga kedaulatan wilayah tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor dan lintas negara menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas kawasan perbatasan.
Ia menjelaskan, pihaknya terus membangun komunikasi intensif dengan Konsulat Republik Indonesia di Johor Baru sebagai jembatan fasilitasi hubungan dengan instansi di Malaysia.
Selain itu, sinergi di tingkat domestik juga diperkuat melalui keterlibatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepri, mulai dari Polda Kepri hingga unsur TNI.
"Dukungan dari instansi pusat dan daerah tersebut menjadi energi positif bagi masyarakat Kepri dalam menjaga stabilitas di garis batas negara," ujar Doli, Kamis, 23 April 2026.
Dalam persidangan tersebut, pembahasan difokuskan pada sejumlah sektor prioritas, meliputi kesehatan, kebudayaan, pendidikan, ekonomi, serta keamanan dan ketertiban.
Melalui kolaborasi multisektor ini, Pemprov Kepri menargetkan pengelolaan wilayah perbatasan yang lebih tangguh dan terintegrasi. Langkah ini tidak hanya bertujuan menjaga kedaulatan negara, tetapi juga mendorong dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
Editor: Redaktur TVRINews
