Jakarta, CNBC Indonesia - Kritik tajam terhadap arah pemerintahan Israel muncul dari dalam negeri sendiri, bahkan dari tokoh-tokoh yang pernah berada di lingkaran kekuasaan tertinggi militer dan politik negara tersebut. Di tengah konflik yang belum benar-benar mereda, mereka menilai strategi pemerintah justru membawa Israel ke situasi yang makin sulit.
Tiga mantan pejabat senior Israel melontarkan kecaman keras terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dengan menyebut negara itu telah "dibajak" dan gagal mencapai tujuan dalam perang melawan Iran.
Dua mantan kepala staf militer Israel, Dan Halutz dan Moshe Ya'alon, dalam artikel yang dimuat di Haaretz, menulis bahwa kondisi negara saat ini jauh dari cita-cita awal pendiriannya.
- Israel Bunuh Jurnalis di Lebanon, Tembaki Ambulans dan Tim Penyelamat
- Perang AS-Iran Bikin Dunia Babak Belur, China Tetap Jadi "Pemenangnya"
- Trump Klaim Iran Mulai Retak dari Dalam, Ini Faktanya
"Menjelang peringatan ke-78 kemerdekaan Israel (menurut kalender Ibrani), kami terpaksa mengatakan dengan pahit: Israel telah dibajak oleh sebuah rezim yang memandang sumber daya negara sebagai milik pribadinya sendiri," tulis keduanya, dikutip Jumat (23/4/2026).
Mereka juga menilai pemerintah saat ini kehilangan keterhubungan dengan realitas rakyat. "Sepenuhnya terlepas dari realitas warganya, bertindak seolah-olah negara ini adalah milik pribadi Netanyahu, istrinya (Sara), dan Miri Regev (menteri transportasi)," lanjut mereka.
Mengacu pada pemilu umum yang diperkirakan berlangsung Oktober mendatang, keduanya menyerukan perubahan arah politik. "Kami menyerukan kepada publik untuk merebut kembali kendali atas negara ini."
Kritik senada datang dari mantan Perdana Menteri Ehud Barak yang juga menulis di media yang sama. Ia mengakui bahwa lawan-lawan Israel mengalami tekanan militer, tetapi menegaskan tujuan perang tidak tercapai.
"Para musuh mengalami pukulan yang menyakitkan, yang melemahkan mereka semua," tulis Barak. Namun ia menambahkan, "tidak satu pun tujuan perang yang tercapai. Hamas masih berada di Gaza, dan Hizbullah tetap berada di Lebanon."
Lebih jauh, ia menyoroti bahwa serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat tidak berhasil melumpuhkan Iran. "Rezim di Teheran bertahan dari serangan gabungan Israel-AS, dan ancaman nuklir serta rudal balistik tidak dihilangkan," katanya.
Menurut Barak, kondisi ini mencerminkan kegagalan serius secara strategis dan politik. Ia menyebutnya sebagai "kegagalan strategis dan politik yang serius jika dilihat dari keseimbangan kekuatan, karena Israel dan Amerika Serikat seharusnya menang."
Ia juga menilai posisi Israel kini semakin bergantung pada Washington. "Sebuah negara yang berada di bawah Amerika Serikat, yang memaksakan keputusan operasional dan diplomatik yang menentukan melalui arahan yang keras, dan terkadang memalukan," tulisnya.
Dalam beberapa bulan terakhir, Israel memang terlibat dalam berbagai operasi militer di kawasan. Sejak 2 Maret, serangan Israel di Lebanon dilaporkan menewaskan 2.294 orang, melukai 7.544 lainnya, dan memaksa lebih dari satu juta warga mengungsi, sebelum Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 10 hari pada Kamis lalu.
Di sisi lain, Israel bersama AS juga melancarkan perang terhadap Iran sejak 28 Februari. Konflik tersebut menewaskan lebih dari 3.000 orang sebelum Washington dan Teheran menyepakati gencatan senjata selama dua pekan pada 8 April, yang dimediasi oleh Pakistan, sebagai upaya membuka jalan menuju kesepakatan damai.
(luc/luc) Add as a preferred
source on Google
