jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah bakal membedah 15 ribu rumah di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan kawasan perbatasan selama 2026.
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian mengatakan sebanyak 15 ribu rumah itu terdapat di 17 provinsi dan 40 kabupaten/kota di perbatasan.
BACA JUGA: Mendagri Tito Puji Program Bedah Rumah di Wilayah Papua, Luar Biasa
Menurut dia, selama ini belum pernah ada program pemerintah yang secara khusus untuk membedah rumah di daerah perbatasan.
“Ini program BNPP mungkin paling besar yang pernah ada semenjak BNPP berdiri dari 2010. Dan rasanya sepertinya enggak ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan,” ucap Tito di Kantor BNPP, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/4).
BACA JUGA: Kucurkan Rp130 Juta, Taspen Bersama Bank Mantap Gelar Bedah RumahÂ
“Dan kita pilihkan 40 kabupaten kota yang strategis di perbatasan, dan kemudian itu mencakup 17 provinsi,” lanjutnya.
Menurut dia, salah satu tugas dari BNPP adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan.
BACA JUGA: TASPEN Group Gelar Bedah Rumah Gratis, Wujud Nyata Kepedulian pada ASN dan Masyarakat
Yang kedua, juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar merasakan kehadiran pemerintah.
“Dan itu menjadi buffer zone yang bagus. Kalau semua daerah perbatasan ini lebih sejahtera, lebih makmur, rakyatnya bangga, menjadi bagian dari bangsa Indonesia,” kata dia.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memerinci bahwa 15 ribu rumah yang akan dibedah itu termasuk dalam 400 ribu yang bakal direnovasi pada 2026 ini.
Dia mengaku bahwa program bedah rumah itu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tak ada lagi rumah kumuh di wilayah perbatasan.
Terlebih, program itu semakin yakin untuk dilaksanakan setelah dirinya mengunjungi sejumlah daerah perbatasan.
“Jadi, kita akan bayangkan 15.000 rumah itu dibedah tahun ini. Tadi saya sudah cek kesiapan dari tim kami, nanti tolong Pak Mendagri bantu koordinasi dengan bupati wali kotanya,” ujar Maruarar.
Dalam melaksanakan program ini, BNPP dan Kementerian PKP juga menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan data valid mengenai rumah warga yang perlu dibedah.
“Datanya supaya tepat sasaran, sepenuhnya akan menggunakan 100 persen data dari BPS yang Ibu sudah
siapkan. Saya rasa tidak boleh lagi ada yang tidak tepat sasaran, karena kami akan menggunakan 100 persen data BPS,” tambahnya. (mcr4/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
