?Banda Aceh: Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, menyampaikan tujuh arahan Menteri Dalam Negeri dalam Musrenbang RKPD Aceh Tahun 2027. Dalam kesempatan tersebut, eks Pj Gubernur Aceh itu memaparkan sejumlah masalah yang dihadapi Negeri Serambi Mekkah tersebut.
?Safrizal memaparkan bahwa musuh utama Aceh saat ini adalah inflasi yang mencapai 5,31 persen per Maret 2026. "Kondisi ini dipicu gejolak geopolitik global yang berdampak langsung pada kenaikan harga energi dan daya beli masyarakat di daerah," kata Safrizal melalui keterangan tertulis, Kamis, 23 April 2026.
?Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PPR) Aceh itu juga menyapaikan, tantangan nyata lainnya yaitu angka pengangguran terbuka yang berada di level 5,64 persen. Serta perlunya kerja keras dalam menekan angka stunting di tingkat kabupaten kota.
?Untuk mengatasi persoalan tersebut, Safrizal menawarkan strategi ADA (Availability, Distribution, Affordability). Strategi ini sebelumnya terbukti efektif membawa Bangka Belitung dari provinsi dengan inflasi tertinggi menjadi terendah nasional saat Safrizal menjabat sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (2023 - 2024).?
Baca Juga :
Kemendagri Tekankan Integrasi Kebijakan Pusat dan Daerah?Safrizal juga menekankan agar penurunan stunting dilakukan. Sebab, menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah.
Selain itu, Safrizal mendorong penguatan kemandirian fiskal melalui digitalisasi pajak. Sehingga, Aceh tidak terus bergantung pada dana transfer pusat.
?Instruksi lainnya mencakup percepatan belanja daerah sejak awal tahun, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, hingga penyelarasan program daerah dengan visi nasional Asta Cita. Safrizal juga mewanti-wanti agar Aceh mulai menyiapkan skema pembiayaan alternatif menghadapi transisi penurunan Dana Otsus.
?
Dirjen Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA (kiri). Foto: Istimewa.
?Kegiatan yang digelar Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh ini diikuti pejabat dari berbagai unsur. Selain pemerintah pusat seperti Kemendagri, Bappenas, dan DPR RI, hadir pula tokoh daerah seperti Sekda Aceh M. Nasir, unsur Forkopimda Aceh, DPR Aceh, para kepala SKPA, serta para Bupati dan Wali kota se-Aceh.
?Acara yang dibuka oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf ini juga turut dihadiri oleh perwakilan LSM dan pers, menjadikannya sebuah forum kolaborasi lintas sektoral untuk merumuskan draf final pembangunan Aceh 2027 yang lebih tangguh dan tepat sasaran.
