jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menyebut proses demokrasi internal partai yang sehat lebih penting ketimbang menekankan periodisasi jabatan sebuah ketum parpol.
Hal demikian dikatakan dia menyikapi usul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar jabatan ketum partai dibatasi dua periode.
BACA JUGA: Legislator PKB Sebut KPK Tak Berwenang Atur Masa Kepemimpinan Ketum Parpol
"Sebenarnya yang lebih penting adalah adanya demokrasi internal yang menjamin proses di partai berjalan sehat," kata Sarmuji melalui layanan pesan, Kamis (23/4).
Ketua fraksi Golkar di DPR RI itu mengatakan demokrasi internal partai yang sehat membuat kekuasaan parpol tak berfokus ke satu sosok.
BACA JUGA: PAN Tegaskan Masa Jabatan Ketum Parpol Adalah Urusan Internal, Bukan Ranah KPK
"Kekuasaan tidak hanya bertumpu ke satu orang," ungkapnya.
Lembaga antirasuah dalam kajian yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK pada 2025 menemukan beberapa persoalan dalam tata kelola parpol.
BACA JUGA: KPK Usul Pembatasan Periode Ketum Parpol Maksimal Dua Kali
"KPK menemukan bahwa, belum ada roadmap pelaksanaan pendidikan politik, belum ada standar sistem kaderisasi yang terintegrasi, belum ada sistem pelaporan keuangan partai politik, tidak jelasnya lembaga pengawasan dalam UU Partai Politik," demikian tertulis dalam dokumen kajian Direktorat Monitoring KPK tahun 2025, Rabu (22/4)
KPK dalam satu di antara beberapa poin mengusulkan pembatasan periodisasi ketum partai agar kaderisasi parpol berjalan
"Demi memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal dua kali periode masa kepengurusan," demikian rekomendasi KPK. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Periksa 11 Saksi Kasus Restitusi Pajak KPP Banjarmasin
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Aristo Setiawan
