Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dinilai berpotensi menjadi motor penggerak industri hijau nasional, sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah tekanan geopolitik global.
Ketegangan di Timur Tengah yang memicu ketidakpastian pasokan energi dunia membuka peluang bagi Indonesia untuk mempercepat transisi ke energi terbarukan. Langkah ini dinilai krusial, bukan hanya untuk menjaga stabilitas energi domestik, tetapi juga meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.
Policy Strategist CERAH Naomi Devi Larasati mengatakan sejumlah negara justru kembali mengandalkan batu bara akibat konflik global karena dianggap lebih aman dan murah. Namun, secara jangka panjang, ketergantungan pada batu bara makin tidak menguntungkan.
“Lembaga pembiayaan global mulai menarik diri dari investasi batu bara, dan produk berbasis energi fosil juga menghadapi tekanan seperti kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Eropa,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Sebaliknya, negara seperti Pakistan yang mempercepat pengembangan energi terbarukan pascakonflik Rusia–Ukraina dinilai lebih resilien menghadapi gejolak energi global.
Naomi menilai Indonesia seharusnya mengikuti langkah Pakistan, apalagi Presiden Prabowo telah mencanangkan pembangunan PLTS 100 GW dalam tiga tahun.
Baca Juga
- Kejar Target Ambisius 100 GW, PLN IP Percepat Pembangunan Infrastruktur PLTS
- Rencana Pembangunan Pembangkit Nuklir Diputuskan pada 2027
- Vale Indonesia (INCO) Kantongi Pinjaman Sindikasi Berbasis ESG Rp12,94 Triliun
“Program PLTS 100 GW bisa menjadi fondasi ketahanan energi nasional yang lebih tahan terhadap guncangan global. Di saat yang sama, ini membuka peluang industri baru, mulai dari manufaktur panel surya domestik, penciptaan lapangan kerja, hingga transfer teknologi,” katanya.
Namun menurutnya perlu ada pembaruan kebijakan, khususnya pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang saat ini masih menargetkan kapasitas PLTS sebesar 17 GW. Dia berpandangan target 100 GW akan sulit terealisasi tanpa penyesuaian kebijakan.
Naomi juga mengutip pandangan World Bank yang menilai bahwa kebijakan industri kini perlu diarahkan untuk mendukung ketahanan dan keamanan, termasuk di sektor energi. “Dalam konteks Indonesia, program PLTS 100 GW dapat menjadi instrumen kebijakan industri hijau yang konkret,” ujarnya.
Senada, Wakil Ketua Komite Tetap Perencanaan Energi Baru Terbarukan Kadin Indonesia Feiral Rizky Batubara menilai keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan kebijakan dan tata kelola yang kuat.
Ia menyoroti pentingnya reformasi proses tender agar lebih transparan, serta penyediaan insentif fiskal dan nonfiskal guna menarik investasi. Selain itu, konsistensi regulasi dinilai krusial untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
“Untuk mempercepat transisi energi, kita membutuhkan skema pembiayaan seperti green fund. Instrumennya bisa berupa green bond, insentif pajak, hingga penerapan carbon tax agar konservasi energi berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Feiral juga menekankan pentingnya dukungan riset dan pengembangan (R&D), termasuk pemberian hibah kepada perguruan tinggi dan institusi yang mengembangkan teknologi energi bersih.
Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Sripeni Inten Cahyani menambahkan, pengembangan energi terbarukan membutuhkan penciptaan permintaan listrik yang memadai.
Ia mencontohkan, peralihan 10% kendaraan berbasis BBM ke kendaraan listrik dapat menjadi pendorong signifikan bagi peningkatan konsumsi listrik berbasis energi terbarukan.
“Transisi 10% saja sudah cukup untuk menciptakan demand yang besar, sekaligus mendorong ekosistem kendaraan listrik nasional,” ujarnya.
Ambang batas 10% ini dibutuhkan sebagai early adapter, yang memberi keyakinan bagi pelaku usaha untuk tetap berkecimpung di sektor kendaraan listrik nasional, dan pada akhirnya membuat ekosistem kendaraan hijau nasional makin berjaya.
Selain sektor transportasi, Sripeni juga menyoroti potensi besar dari industri berbasis listrik seperti pusat data (data center) yang membutuhkan pasokan energi bersih dalam jumlah besar. Kehadiran industri ini dinilai dapat mempercepat penyerapan energi terbarukan sekaligus mendukung realisasi program PLTS 100 GW.
Menurutnya, peralihan konsumsi energi dari BBM ke listrik tidak hanya akan mengurangi beban impor energi, tetapi juga memperkuat bauran energi nasional yang lebih berkelanjutan.
“Langkah ini akan membantu mengurangi konsumsi BBM di sektor transportasi dan industri, sekaligus mempercepat peningkatan porsi energi terbarukan,” ujar Sripeni.
