VIVA –Iran mulai mengantongi pendapatan pertamanya dari pungutan biaya kapal yang melintasi Selat Hormuz, demikian pernyataan resmi dari Wakil Ketua Parlemen Hamidreza Haji Babaei.
“Pendapatan pertama dari biaya transit di Selat Hormuz telah disetorkan ke rekening Bank Sentral,” katanya dalam komentar yang dimuat oleh kantor berita semi-resmi Tasnim Kamis waktu setempaat seperti dikutip dari laman Anadolu Ajensi, Jumat 24 April 2026.
Anggota parlemen Alireza Salimi juga mengatakan kepada Tasnim bahwa Iran telah mulai menarik biaya dari kapal-kapal yang melewati selat tersebut. Ia menyebut informasi dari sumber yang dianggap dapat dipercaya.
Besaran biaya yang dikenakan berbeda-beda tergantung pada jenis dan volume kargo serta tingkat risiko yang ditimbulkan. Kantor berita Tansim juga menyebut bahwa Iran sendiri yang menentukan tarif dan mekanisme penarikannya.
Namun, wakil ketua dan anggota parlemen tersebut tidak memberikan rincian tentang jumlah kapal yang telah membayar.
Pada tanggal 8 April, Wall Street Journal (WSJ) melaporkan bahwa Teheran bergerak untuk memperketat cengkeramannya pada jalur pengiriman minyak terpenting di dunia itu, Iran memerintahkan kapal-kapal untuk mengatur pembayaran biaya terlebih dahulu dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran dan membayar dalam mata uang kripto atau yuan Tiongkok.
Sementara itu, pada tanggal 19 Maret, kantor berita semi-resmi ISNA mengatakan bahwa Iran sedang mempertimbangkan aturan undang-undang yang akan mewajibkan negara-negara untuk membayar biaya bagi kapal-kapal yang melintasi koridor maritim strategis tersebut.
Seperti diketahui, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz telah terganggu sejak perang AS-Israel di Iran yang dimulai pada 28 Februari. Situasi ini mengguncang pasar energi global dan meningkatkan kekhawatiran akan dampak ekonomi yang berkepanjangan.
Pada hari Selasa, Presiden AS Donald Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran setelah permintaan dari Pakistan. Trump juga mengatakan bahwa gencatan senjata akan tetap berlaku sampai Teheran mengajukan apa yang ia sebut sebagai "proposal terpadu."
