Bisnis.com, JAKARTA — Kesamaan kerentanan terhadap bencana alam mendorong Indonesia dan Jepang memperkuat kerja sama di bidang mitigasi dan penanggulangan bencana, mulai dari pemanfaatan teknologi hingga dukungan rekonstruksi pascabencana.
Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia Myochin Mitsuru mengatakan kerja sama yang dilakukan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga menyentuh aspek teknis yang penting, seperti penggunaan teknologi satelit Jepang untuk memperkuat sistem peringatan dini, terutama dalam menghadapi bencana seperti topan dan cuaca ekstrem.
“Jadi, dalam hal tersebut, Jepang dapat memberikan bantuan kepada Indonesia, tidak hanya melalui pemanfaatan satelit, tetapi juga dengan menjajaki berbagai kemungkinan untuk mendukung sistem peringatan dini,” ungkap Myochin dalam acara diskusi bersama di Kantor Kedutaan Besar Jepang Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Namun demikian, dia menambahkan bahwa dalam beberapa situasi, pemerintah Indonesia memilih untuk tidak menerima bantuan internasional. Salah satu contohnya terjadi saat banjir besar melanda Sumatera beberapa waktu lalu. Meski begitu, Jepang tetap menghormati keputusan tersebut sebagai bagian dari prinsip kerja sama yang berbasis permintaan.
“Pemerintah Jepang memberikan bantuan berdasarkan permintaan dari pemerintah penerima. Namun, pada saat itu pemerintah Indonesia tidak membutuhkan bantuan untuk sistem peringatan dini dari negara lain. Oleh karena itu, Jepang menghormati keputusan tersebut dan tidak memberikan bantuan,” jelasnya.
Ke depan, Jepang tetap membuka peluang untuk memperkuat kolaborasi, khususnya dalam fase pemulihan pasca-bencana. Dukungan ini dinilai penting untuk membantu Indonesia membangun kembali infrastruktur serta meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana di masa mendatang.
Baca Juga
- Kendaraan Hybrid Kurang Insentif, Pabrikan Otomotif Jepang Tetap Garap Pasar RI
- Jepang Lirik Proyek Waste to Energy Danantara, Tiga Perusahaan Nyatakan Minat
- Indonesia Peringkat 2 Dunia Negara Tahan Guncangan Energi, Kalahkan Jepang hingga Korsel
“Jepang memiliki beberapa skema untuk memberikan bantuan, seperti bantuan teknis, hibah, serta pinjaman. Kami berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah,” pungkasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan World Risk Report 2023 yang dikutip dari laman Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia memang menempati peringkat kedua sebagai negara paling rentan terhadap bencana setelah Filipina. Namun, tingkat kerentanan yang tinggi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas kesiapsiagaan yang memadai.
Hal ini tercermin dari berbagai bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia yang masih menimbulkan dampak besar. Dengan kondisi tersebut, Indonesia perlu menggeser pendekatan dari sekadar tanggap bencana menjadi kesiapsiagaan yang lebih proaktif.
Guru Besar Kebencanaan sekaligus Staf Ahli Pusat Studi Bencana Alam (PSBA) UGM Prof. Djati Mardiatno menilai perhatian pemerintah terhadap penguatan kesiapsiagaan bencana belakangan cenderung menurun.
Hal ini terlihat dari alokasi anggaran mitigasi yang lebih kecil dibandingkan anggaran untuk penanganan darurat bencana. Padahal, upaya mitigasi dinilai mampu menekan dampak yang ditimbulkan saat bencana terjadi.
“Investasi untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana akan mengurangi dampak dari kejadian bencana,” katanya, dikutip pada Jumat (24/4/2026).
Djati juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah rawan bencana. Menurutnya, pengurangan risiko bencana berbasis komunitas merupakan inisiatif penting dari masyarakat yang perlu didukung oleh pemerintah setempat. Kesadaran masyarakat harus diiringi dengan penyediaan fasilitas dan dukungan yang memadai dari pemerintah.
“Multiple helix dalam penanganan bencana itu penting karena masalah bencana menjadi urusan bersama,” ujarnya. (Putri Astrian Surahman)
