Terkini, Jeneponto – Menyusul insiden kasus menu MBG yang terletak di Desa Bontomanai,Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto yang menimpa 28 siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 7 dan siswa SMP di Rumbia, akhirnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga dikelola oleh oknum anggota DPRD Jeneponto Inisial HI tersebut resmi dihentikan operasionalnya.
Penutupan ini menjadi langkah cepat yang diambil sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus tindak pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Hal ini dipastikan langsung oleh Koordinator Wilayah Satuan Pelaksana Pangan dan Gizi Indonesia (SPPI), Iksan saat dikonfirmasi Terkini.id melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat, 24 April 2026.
“Iya betul Pak, SPPG tersebut ditutup. Ditutup sementara saja, namun belum ditentukan sampai kapan baru bisa dibuka kembali,” jelas Iksan singkat namun tegas.
Keputusan ini diambil sehari setelah puluhan anak harus mendapatkan perawatan intensif. Sebanyak 14 siswa dipasang infus dan 6 orang lainnya harus dirujuk ke rumah sakit karena mengalami gejala berat seperti gatal-gatal di sekujur tubuh, bengkak, mual, kejang-kejang hingga sesak napas pasca mengonsumsi lauk ikan yang diduga sudah tidak layak konsumsi.
Dapur yang dinaungi oleh Yayasan Manunggal Kartika Jaya ini sempat menjadi sorotan publik luas. Pasalnya, lembaga pengelola ini dikabarkan dikelola oleh seorang anggota legislatif daerah Jeneponto. Berbagai elemen masyarakat pun menyuarakan desakan agar tindakan tegas segera diambil, mengingat program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas negara yang bertujuan menyehatkan generasi muda.
Sesuai informasi yang dihimpun Terkini.id, selama masa penutupan ini akan dilakukan serangkaian pemeriksaan menyeluruh. Mulai dari pengecekan kualitas bahan baku, proses pengolahan makanan, kebersihan dapur, hingga sistem pengawasan yang diterapkan selama ini. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar penentuan apakah dapur ini layak dibuka kembali atau harus ditutup secara permanen.
Keputusan ini disambut baik oleh orang tua siswa dan masyarakat setempat. Mereka berharap evaluasi yang dilakukan benar-benar tuntas, sehingga ketika layanan kembali dibuka, jaminan keamanan dan kesehatan makanan sudah terjamin sepenuhnya.
Seperti yang diungkapkan oleh Kepala UPT SDN 7 Rumbia, Sitti Muliati saat dikonfirmasi Terkini.id melalui telpon whatsappnya, Kamis, 23 April 2026 malam yang mengharapkan agar pengelola SPPG dapat dievaluasi.
“Saya secara pribadi sangat mendukung program ini, harapan kami jika SPPG tersebut berlanjut maka harus sesuai standar yang telah ditetapkan, jadi harus dilakukan evaluasi,” Harap Sitti Muliati.
