Wamendagri Bima Arya Sugiarto menjelaskan maksud usulan terkait denda dibebankan kepada setiap warga negara yang mengurus kehilangan e-KTP.
IDXChannel - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan maksud usulan terkait denda dibebankan kepada setiap warga negara yang mengurus kehilangan e-KTP. Menurutnya, sanksi yang dimaksud merupakan biaya cetak baru.
"Yang menjadi masalah, yang dikritik itu adalah kata denda, ya kan, denda. Nah, sebetulnya yang dimaksud adalah biaya cetak baru. Jadi yang pertama itu kan gratis, tapi kalau cetak baru itu dikenakan tarif, gitu kira-kira. Biaya cetak baru," kata dia di Jakarta, ditulis Jumat (24/4/2026).
Bima menegaskan biaya untuk mencetak e-KTP memang gratis. Namun, untuk cetak ulang karena kehilangan perlu dikenakan biaya. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki keterbatasan dalam kebutuhan anggaran tersebut.
"Saya mendapati laporan bahwa jumlah warga yang mencetak karena KTP-nya hilang itu banyak sekali. Sedangkan biaya untuk mencetaknya itu Rp10 ribu. Jadi kalau misalnya ada berapa ya, ada 1,5 juta saja warga yang hilang seluruh Indonesia, maka paling enggak akan keluar 15 miliar gitu untuk itu. Ya, sementara kan anggaran di Kemendagri kan terbatas juga," ujarnya.
"Anggaran di daerah-daerah terbatas. Mereka perlu bangun sekolah, bangun jembatan, dan lain-lain gitu," kata dia.
Maka dari itu, kata dia, Kemendagri ingin biaya cetak ulang e-KTP yang hilang dikenakan biaya agar masyarakat bisa lebih bertanggungjawab.
"Ya, jadi ada ada biayanya gitu kalau cetak. Kedua, supaya warga bisa menjaga itu. Ya kalau tidak salah SIM juga kalau hilang cetak bayar juga gitu. Nah, jadi ini harus dipahami konteksnya secara keseluruhan, begitu kira-kira," kata dia.
Meski demikian, Bima menegaskan besaran biaya cetak ulang itu belum diputuskan. Sebab, ini masih bersifat usulan saja.
"Biayanya berapa? Ya belum, belum diputuskan, ini kan usulan," ujar Bima.
(Dhera Arizona)
