JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar komunikasi politik dari Universitas Brawijaya Verdy Firmantoro mengingatkan para pejabat publik untuk berhati-hati saat berbicara di hadapan publik agar ucapan mereka tidak menimbulkan kegaduhan.
Hal ini ia sampaikan merespons usul Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memajaki kapal yang melintas di Selat Malaka hingga membuat negara tetangga, Malaysia dan Singapura, bereaksi keras.
"Di era digital, akses informasi sangat mudah dijangkau. Sehingga, komunikasi publik pejabat perlu lebih berhati-hati, karena audiens utamanya justru sering bukan rakyat sendiri, tapi aktor eksternal yang berpotensi mispersepsi," ujar Verdy kepada Kompas.com, Jumat (24/4/2026).
Baca juga: Mungkinkah Indonesia Terapkan Tarif Selat Malaka bersama Singapura dan Malaysia? Ini Penjelasan Pakar
Verdy menyampaikan, pesan Purbaya itu mungkin efektif di dalam negeri karena memberi kesan narasi kedaulatan dan penerimaan negara.
Namun, pernyataan yang sama justru bermasalah di luar negeri, mengingat menyangkut kepentingan Malaysia dan Singapura, termasuk negara yang beririsan dengan konvensi internasional PBB terkait hukum laut.
"Masalah utamanya bukan pada idenya, tapi pada cara dan konteks penyampaiannya. Ketika wacana dilempar sebelum ada komunikasi diplomatik, negara lain akan merespons secara defensif di ruang publik," ujar Verdy.
Baca juga: Tolak Ide Menkeu, Indonesia Tak Akan Pungut Tarif Kapal di Selat Malaka
Verdy menilai, pernyataan Purbaya tersebut menunjukkan lemahnya audience awareness dalam komunikasi pejabat.
Ia mengingatkan, audiens dari pernyataan seorang pejabat publik tidak hanya masyarakat domestik, tetapi juga pemerintah negara lain dan komunitas global.
Very juga menyoroti pola komunikasi di internal pemerintah karena wacana Purbaya ini langsung dibantah oleh Menteri Luar Negeri Sugiono.
"Ketika Menteri Luar Negeri Indonesia kemudian memberikan klarifikasi resmi bahwa Indonesia tidak akan memberlakukan tarif di Selat Malaka, hal itu justru menegaskan adanya indikasi lemahnya koordinasi komunikasi di dalam pemerintah," kata Verdy.
Baca juga: Legislator: Pajaki Kapal di Selat Malaka Bisa Picu Konflik Internasional
Menurut dia, situasi ini memunculkan pertanyaan publik, apakah pernyataan sebelumnya dari Purbaya merepresentasikan sikap resmi negara, atau sekadar gagasan personal.
Dalam perspektif komunikasi politik, kondisi tersebut menunjukkan belum kuatnya disiplin pesan dalam pemerintah.
Padahal, untuk isu strategis yang berdampak lintas negara, konsistensi dan kesatuan narasi menjadi kunci agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, baik di dalam negeri maupun di mata publik internasional.
"Dalam isu sensitif, yang penting bukan hanya substansi kebijakan, tapi bagaimana dan kapan itu dikomunikasikan. Di era global, komunikasi bukan pelengkap kebijakan, komunikasi adalah bagian dari kebijakan itu sendiri. Salah komunikasi bisa menciptakan masalah yang sebenarnya belum tentu ada," imbuh Verdy.
Baca juga: 22 Persen Perdagangan Dunia Lewat Selat Malaka, Mengapa Sangat Penting?
Diberitakan sebelumnya, wacana pemungutan pajak terhadap kapal di Selat Malaka disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
