Bagaimana Mengatasi Problem Sampah Jakarta dari Hulu ke Hilir?

Pembenahan sampah Jakarta harus dimulai dari rumah. Selama warga masih mencampur sampah organik, anorganik, residu, dan B3 rumah tangga, semua fasilitas hilir akan terus kewalahan. Bantargebang akhirnya menerima beban besar setiap hari, bahkan lebih dari 8.000 ton.

Langkah paling dasar ialah mewajibkan pemilahan. Sampah organik diarahkan ke kompos, maggot, atau pengolahan lokal. Sampah bernilai ekonomi masuk bank sampah. Residu baru dikirim ke tempat pemrosesan akhir. Dengan begitu, volume buangan bisa turun sejak sumber.

Pemerintah perlu membuat sistem yang jelas. Petugas pengumpul tidak boleh mencampur kembali sampah yang sudah dipilah. Jadwal angkut juga harus berbeda menurut jenis sampah. Tanpa disiplin rantai angkut, kerja warga akan sia-sia.

Gerakan ini harus disertai insentif dan sanksi. Warga, RT, RW, pasar, apartemen, dan kawasan usaha yang taat diberi penghargaan. Yang terus mencampur sampah perlu ditegur. Sampah bukan hanya urusan pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama.

Bank sampah dan Tempat Pengolahan Sampah-Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) menjadi jembatan penting antara rumah dan tempat pembuangan akhir. Keduanya membuat sampah tidak langsung dikirim ke Bantargebang. Sampah dipilah, ditimbang, dicatat, lalu sebagian diolah atau dijual kembali.

Contoh kecil terlihat dari Bank Sampah Sejahtera RW 006, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Warga dapat menyetor sampah dan menabung hasilnya. Dalam sebulan, sampah terkumpul bisa mencapai 1,7 ton. Ini menunjukkan perubahan perilaku bisa dimulai dari lingkungan terdekat.

TPS3R juga penting untuk mengolah sampah organik. Composting atau pengomposan dan maggot dapat mengurangi timbulan harian. Jika kapasitasnya diperbesar, sebagian besar sampah basah dari rumah, pasar, dan kawasan permukiman tidak perlu lagi masuk truk menuju tempat pemrosesan akhir (TPA).

Namun, bank sampah dan TPS3R tak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah perlu memberi anggaran, lahan, alat, pendamping, dan pasar bagi hasil olahan. Setiap RT atau RW idealnya punya akses ke sistem ini agar pengurangan sampah merata.

Pengangkutan sampah Jakarta harus diubah dari sekadar kumpul-angkut-buang menjadi angkut-terpilah. Saat ini, banyak sampah yang sudah dipilah warga berisiko tercampur lagi di gerobak, TPS, atau truk. Ini membuat pemilahan kehilangan makna.

TPS juga perlu ditata ulang. TPS tidak boleh hanya menjadi titik penumpukan sementara yang menimbulkan bau, lindi, belatung, dan protes warga. TPS harus menjadi titik sortir, pengurangan, dan pengendalian volume sebelum sampah bergerak ke fasilitas berikutnya.

Pasar, apartemen, perumahan, dan kawasan komersial harus punya kewajiban khusus. Pasar Induk Kramatjati, misalnya, dapat menghasilkan lonjakan sampah saat musim buah. Sampah organik pasar semestinya diolah dekat sumber, bukan seluruhnya dibuang.

Pemprov Jakarta juga perlu memperkuat armada, tetapi bukan hanya menambah truk. Yang lebih penting adalah rute, jadwal, dan tujuan yang sesuai jenis sampah. Sampah organik, daur ulang, B3, dan residu harus punya jalur berbeda dari awal hingga akhir.

Di hilir, Jakarta tidak bisa lagi bergantung pada Bantargebang. Longsor di Zona 4 TPST Bantargebang menunjukkan bahwa sistem lama sudah berbahaya. Open dumping harus dihentikan karena menimbulkan risiko longsor, pencemaran, gas metan, air lindi, dan korban jiwa.

Fasilitas hilir perlu diarahkan pada pengolahan, bukan penumpukan. RDF Plant Bantargebang dan Rorotan dapat membantu mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif. Pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) atau fasilitas energi sampah juga bisa menjadi bagian solusi, tetapi bukan satu-satunya jawaban.

Teknologi hilir harus dipakai dengan hati-hati. Jika sampah belum dipilah, kualitas bahan baku rendah dan risiko lingkungan meningkat. Pendekatan pembakaran juga dikritik karena bisa membuat sampah dipandang sebagai komoditas yang harus terus dipasok.

Oleh karena itu, hilir harus menjadi tahap terakhir. Yang masuk ke Bantargebang atau fasilitas energi seharusnya hanya residu. Sampah organik, daur ulang, dan guna ulang harus diselesaikan lebih dulu di hulu dan tengah. Itulah cara memperpanjang umur TPA.

Solusi komprehensif membutuhkan satu ekosistem, bukan kebijakan terpisah. Jakarta harus menghubungkan rumah, RT/RW, bank sampah, TPS3R, pasar, kawasan usaha, armada, TPS, RDF, PLTSa, dan Bantargebang dalam satu sistem yang disiplin.

Pemerintah perlu menetapkan target jelas. Mulai 1 Agustus 2026, sampah selain residu tidak boleh masuk Bantargebang. Target ini harus diterjemahkan menjadi aturan teknis: siapa memilah, siapa mengangkut, ke mana sampah dikirim, dan siapa mengawasi.

Penegakan hukum juga penting. Kasus mantan Kepala Dinas LH Jakarta menjadi peringatan bahwa pengelolaan sampah bukan urusan administratif biasa. Jika standar diabaikan, dampaknya bisa berupa bencana, korban jiwa, dan pertanggungjawaban pidana.

Pembiayaan harus dibuat berkelanjutan. Jakarta bisa belajar dari Tokyo yang menggabungkan pendidikan sejak dini, pemilahan ketat, teknologi, dan pembiayaan campuran. Dengan cara itu, sampah tidak lagi menjadi beban kota, tetapi dikelola sebagai sistem publik yang serius.

Pembatasan pembuangan sampah ke TPST Bantargebang mulai 1 Agustus 2026 menjadi langkah penting karena daya tampungnya sudah sangat kritis. Volume sampah yang masuk terus meningkat. Pada 2021, rata-rata sampah mencapai 7.228 ton per hari, naik dari 5.655 ton per hari pada 2015.

Memasuki 2025 hingga triwulan I-2026, sampah yang dikirim ke Bantargebang bahkan melampaui 7.800 ton hingga 8.000 ton per hari. Ini menunjukkan program pengurangan sampah belum cukup kuat menahan laju konsumsi warga Jakarta.

Pembatasan itu harus menjadi alarm bagi semua pihak. Jakarta tidak bisa lagi menunda pemilahan sampah dari rumah, penguatan bank sampah, pengolahan organik, dan penjadwalan pengangkutan. Jika tidak, sampah hanya akan berpindah dari satu titik krisis ke titik krisis lain.

Kebijakan ini juga memaksa Jakarta membangun kemandirian pengelolaan sampah. Bantargebang tidak boleh lagi menjadi tumpuan utama. Yang dikirim ke sana seharusnya hanya residu, sementara organik, daur ulang, dan sampah bernilai ekonomi diselesaikan sejak sumber.

Sampah organik menjadi kunci besar dalam mengurangi beban Bantargebang. Dari sekitar 10.000 ton sampah harian Jakarta, sekitar 4.000 ton di antaranya merupakan sampah organik. Jika jenis sampah ini dikelola serius, sekitar 40 persen persoalan sampah dapat ditekan.

Model Rorotan menunjukkan hal itu mungkin dilakukan. Dalam waktu sekitar 1,5 bulan, wilayah tersebut mampu mengurangi 5-6 ton sampah per hari yang sebelumnya dikirim ke Bantargebang. Sampah organik diolah menjadi kompos, pakan ternak, dan bahan budidaya maggot.

Keberhasilan itu ditopang sarana sederhana, tetapi penting. Ada tong drop point di RT, ember pemilahan rumah tangga, timbangan gantung, losida, dan komposter. Warga memilah dari rumah, lalu sampah dikumpulkan dan diolah di tingkat lingkungan.

Model ini perlu diperluas ke RW lain. Pemerintah harus memetakan bank sampah dan wilayah yang sudah berhasil, lalu mereplikasinya. Sampah organik bukan sekadar limbah. Jika dikelola, ia bisa mengurangi beban kota sekaligus membuka ekonomi sirkular warga.