Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Jakarta
Kebijakan transportasi umum gratis di Jakarta yang bertepatan dengan penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai sejalan dengan agenda efisiensi energi nasional yang tengah didorong pemerintah.
Bertepatan dengan momentum Hari Transportasi Nasional pada Jumat, 24 April 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta dengan tarif Rp1 atau praktis tanpa biaya selama satu hari penuh.
Kebijakan ini tidak hanya memudahkan mobilitas warga, tetapi juga memiliki tujuan strategis dalam mengubah pola transportasi perkotaan.
Secara substansi, langkah ini diarahkan untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta menekan kemacetan dan emisi. Ketiga hal tersebut bermuara pada satu sasaran utama, yakni efisiensi energi di sektor transportasi.
Penggunaan transportasi massal dinilai lebih hemat energi karena mampu mengangkut lebih banyak penumpang dalam satu perjalanan, dibandingkan kendaraan pribadi yang cenderung boros bahan bakar, terutama di tengah kepadatan lalu lintas Jakarta.
Pakar politik sekaligus Founder Literasi Politik Indonesia Ujang Komarudin menilai kebijakan ini selaras dengan arah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya efisiensi energi sebagai bagian dari strategi nasional.
Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan pendekatan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat.
“Kalau dilihat dari tujuannya, ini jelas bukan sekadar kebijakan transportasi gratis. Ini bagian dari strategi efisiensi energi. Ketika masyarakat beralih ke transportasi umum dan mobilitas ASN dikurangi lewat WFH, maka konsumsi energi bisa ditekan,” ujar Ujang dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Jumat, 24 April 2026.
Ia menambahkan,kebijakan ini juga selaras dengan implementasi delapan butir Transformasi Budaya Kerja Nasional, salah satunya mendorong pola kerja fleksibel seperti WFH.
Pendekatan ini dinilai tidak hanya berdampak pada kinerja birokrasi, tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan mobilitas dan emisi.
Selain WFH, kebijakan lain dalam transformasi tersebut meliputi pembatasan kendaraan dinas, pemangkasan perjalanan dinas, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelaksanaan sekolah tatap muka, efisiensi energi di kantor, peningkatan digitalisasi tata kelola, serta peningkatan penggunaan transportasi publik.
Dengan kombinasi kebijakan transportasi publik gratis dan WFH ASN, pemerintah dinilai tengah membangun ekosistem mobilitas perkotaan yang lebih efisien, hemat energi, dan berkelanjutan.
Editor: Redaktur TVRINews
