jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Senior Citra Institute, Efriza menilai kehadiran Wapres Gibran di Papua belakangan ini justru memanen kritik.
Dia mengatakan Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BP3OKP), seharusnya menjadi kunci strategis untuk menuntaskan berbagai persoalan di Bumi Cendrawasih.
BACA JUGA: Kunjungan Wapres Gibran ke Papua Dikritik, PSI Membela
Namun, menurutnya, aksi bagi-bagi buku dan alat tulis yang dilakukan wapres hanya bersifat humanis di permukaan, tetapi bukan solusi strategis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik.
"Masyarakat Papua, termasuk DPR Papua, mengharapkan kehadiran Wapres Gibran pada kunjungan berikutnya membawa kebijakan konkret terkait pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, khususnya di Papua Tengah."
BACA JUGA: Pakar Komunikasi UI: Strategi Gibran Hadapi Kritik JK Sudah Tepat dan Dewasa
"Sejauh ini, kehadirannya belum memberikan kontribusi nyata yang bersifat substansial," kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (24/4).
Efriza menyayangkan posisi Gibran sebagai Ketua BP3OKP yang seolah tidak membawa misi kuat dari pemerintah pusat, terutama dalam hal intervensi kebijakan penanganan konflik.
BACA JUGA: Kunjungan Wapres Dikritik, Pengamat Sarankan Gibran bin Jokowi Berkantor di Papua
Menurutnya, hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan Papua belum sepenuhnya menjadi prioritas utama.
"Pembangunan Papua tidak akan pernah berjalan cepat jika kekerasan bersenjata terus terjadi. Stabilitas keamanan adalah prasyarat utama bagi investasi, infrastruktur, hingga pelayanan publik di sana," tegas Efriza.
Lebih lanjut, Efriza mendorong Gibran untuk mampu mengintegrasikan agenda pembangunan dengan upaya rekonsiliasi politik dan sosial.
Dia menekankan pentingnya melibatkan tokoh lokal, pihak gereja, serta pemangku adat agar pendekatan keamanan dibangun dengan cara dialogis.
Efriza memperingatkan tanpa adanya langkah nyata untuk mengurangi eskalasi konflik, percepatan pembangunan hanya akan menjadi slogan semata di atas kertas.
"Jika Pemerintah Pusat tidak serius memberikan intervensi kebijakan untuk penanganan konflik, ekonomi, maupun transportasi, kehadiran Gibran sekadar pencitraan semata."
"Masyarakat Papua butuh peran dan solusi konkret, bukan sekadar kehadiran fisik seorang Wakil Presiden," pungkas Efriza.(mcr8/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dampingi Wapres Gibran, Wamendagri Ribka Beberkan Progres Signifikan Pembangunan DOB Papua
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra
