Manokwari (ANTARA) - Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menilai insiden kekerasan antarsiswa SMA Taruna Kasuari Nusantara di Manokwari, Papua Barat, mengindikasikan adanya persoalan pada tata kelola pendidikan berbasis semi militer tersebut.
Pemerintah provinsi bersama seluruh pihak terkait harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan sistem pembinaan, pengawasan, serta pengamanan bagi siswa guna mencegah peristiwa serupa terulang kembali.
“Ini bukan peristiwa tunggal, tetapi indikasi adanya masalah mendasar dalam pengelolaan sekolah,” kata Filep melalui keterangan resmi yang diterima di Manokwari, Jumat.
Menurut dia, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siswa kelas XI kepada sejumlah siswa kelas X pada Rabu (24/4) sekira pukul 20.00 WIT mencerminkan penerapan pola pengawasan dari pihak sekolah belum berjalan maksimal.
Praktik kekerasan antarsiswa bertolak belakang dengan sistem penyelenggaraan pendidikan berpola asrama yang mengutamakan kedisiplinan, pembentukan karakter, dan mentalitas peserta didik agar menjadi generasi muda berdaya saing.
Baca juga: 8 siswa jadi korban kekerasan senior di SMA Taruna Kasuari Papua Barat
“Kekerasan tidak boleh jadi budaya di sekolah. Akar masalah harus ditemukan dan diselesaikan melalui investigasi menyeluruh,” ujarnya.
Filep juga meminta agar penanganan terhadap siswa yang terlibat dilakukan secara bijak dengan mengedepankan pendekatan berbasis pembinaan dan kekeluargaan, mengingat para pelajar masih memiliki masa depan panjang.
Penataan ulang sistem penyelenggaraan SMA Taruna Kasuari Nusantara harus didukung oleh peran aktif guru dan seluruh tenaga kependidikan guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta bebas dari praktik kekerasan.
“Pendekatan kekeluargaan penting, termasuk membuka ruang maaf antara siswa, orang tua, dan sekolah. Tapi, pembenahan sistem harus dilakukan secara total,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Dowansiba menyayangkan tindakan kekerasan dari siswa kelas XI yang mengakibatkan delapan siswa kelas X mengalami luka-luka hingga dilarikan ke RS Angkatan Laut Manokwari untuk mendapatkan perawatan medis.
Pihaknya akan melakukan evaluasi pengelolaan SMA Taruna Kasuari Nusantara yang difokuskan pada sistem pembinaan siswa, pengawasan internal, pengamanan, dan mekanisme penerimaan peserta didik tahun 2025/2026.
"Kami tidak mengizinkan ada siswa yang lakukan tindakan kekerasan kepada siswa lain,” ujarnya.
Barnabas menyebut Pemprov Papua Barat bersama pihak sekolah juga melakukan identifikasi siswa kelas XI yang terlibat melakukan tindakan kekerasan, sekaligus mempersilahkan orang tua dari siswa kelas X untuk menempuh jalur hukum.
Pihaknya menjamin seluruh proses penanganan kasus kekerasan dilakukan secara transparan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen dalam penyelenggaraan pendidikan menegah secara profesional.
Baca juga: Siswa SMA tewas, KPAI: Tradisi geng pelajar antarsekolah harus diputus
Baca juga: Sekolah disarankan terapkan sistem pelaporan perundungan secara bijak
Pemerintah provinsi bersama seluruh pihak terkait harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan sistem pembinaan, pengawasan, serta pengamanan bagi siswa guna mencegah peristiwa serupa terulang kembali.
“Ini bukan peristiwa tunggal, tetapi indikasi adanya masalah mendasar dalam pengelolaan sekolah,” kata Filep melalui keterangan resmi yang diterima di Manokwari, Jumat.
Menurut dia, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siswa kelas XI kepada sejumlah siswa kelas X pada Rabu (24/4) sekira pukul 20.00 WIT mencerminkan penerapan pola pengawasan dari pihak sekolah belum berjalan maksimal.
Praktik kekerasan antarsiswa bertolak belakang dengan sistem penyelenggaraan pendidikan berpola asrama yang mengutamakan kedisiplinan, pembentukan karakter, dan mentalitas peserta didik agar menjadi generasi muda berdaya saing.
Baca juga: 8 siswa jadi korban kekerasan senior di SMA Taruna Kasuari Papua Barat
“Kekerasan tidak boleh jadi budaya di sekolah. Akar masalah harus ditemukan dan diselesaikan melalui investigasi menyeluruh,” ujarnya.
Filep juga meminta agar penanganan terhadap siswa yang terlibat dilakukan secara bijak dengan mengedepankan pendekatan berbasis pembinaan dan kekeluargaan, mengingat para pelajar masih memiliki masa depan panjang.
Penataan ulang sistem penyelenggaraan SMA Taruna Kasuari Nusantara harus didukung oleh peran aktif guru dan seluruh tenaga kependidikan guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta bebas dari praktik kekerasan.
“Pendekatan kekeluargaan penting, termasuk membuka ruang maaf antara siswa, orang tua, dan sekolah. Tapi, pembenahan sistem harus dilakukan secara total,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Dowansiba menyayangkan tindakan kekerasan dari siswa kelas XI yang mengakibatkan delapan siswa kelas X mengalami luka-luka hingga dilarikan ke RS Angkatan Laut Manokwari untuk mendapatkan perawatan medis.
Pihaknya akan melakukan evaluasi pengelolaan SMA Taruna Kasuari Nusantara yang difokuskan pada sistem pembinaan siswa, pengawasan internal, pengamanan, dan mekanisme penerimaan peserta didik tahun 2025/2026.
"Kami tidak mengizinkan ada siswa yang lakukan tindakan kekerasan kepada siswa lain,” ujarnya.
Barnabas menyebut Pemprov Papua Barat bersama pihak sekolah juga melakukan identifikasi siswa kelas XI yang terlibat melakukan tindakan kekerasan, sekaligus mempersilahkan orang tua dari siswa kelas X untuk menempuh jalur hukum.
Pihaknya menjamin seluruh proses penanganan kasus kekerasan dilakukan secara transparan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen dalam penyelenggaraan pendidikan menegah secara profesional.
Baca juga: Siswa SMA tewas, KPAI: Tradisi geng pelajar antarsekolah harus diputus
Baca juga: Sekolah disarankan terapkan sistem pelaporan perundungan secara bijak
