JAKARTA, DISWAY.ID - Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah Jawa Timur (Jatim) menggelar aksi di depan Mapolda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim, Kota Surabaya, pada Jumat 24 April 2026.
Mereka menyuarakan tentang pentingnya membangun kewaspadaan nasional di tengah meningkatnya potensi pengaruh asing yang masuk melalui berbagai jalur nonformal, termasuk melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Koordinator aksi, Figo, mengatakan bahwa ancaman terhadap kedaulatan tidak selalu hadir dalam bentuk terbuka. Ancaman tersebut dapat bekerja secara halus melalui pembentukan opini, arah gerakan sosial, hingga wacana publik.
Menurutnya, masyarakat harus kritis dan jangan lengah menyikapi dinamika tersebu. Apalagi, ketika arus pendanaan lintas negara semakin terbuka dan sulit diawasi secara langsung.
“Kewaspadaan nasional hari ini bukan hanya soal menjaga wilayah, tetapi juga menjaga kesadaran publik. Pengaruh asing bisa masuk tanpa terasa, membentuk cara pandang, bahkan memicu polarisasi jika tidak diantisipasi sejak dini," tuturnya dalam orasinya.
BACA JUGA:Diskusi di UINSA Ungkap Risiko Dana Asing, Mahasiswa Diminta Waspada
Figo melanjutkan, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan publik dan negara agar tidak terlambat menyadari potensi ancaman tersebut, yang berkembang secara senyap di ruang-ruang sipil.
"Negara juga jangan diam atas potensi ancaman ini. Kesadaran publik tidak akan berdampak apa-apa tanpa adanya mitigasi dan tindakan dari pemerintah dan aparat penegak hukum," jelasnya.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan. Di akhir kegiatan, massa menyerahkan pernyataan sikap yang berisi ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kewaspadaan kolektif serta mendorong negara hadir lebih aktif dalam memastikan setiap pengaruh dari luar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak merusak persatuan.
Dalam aksi tersebut, ISMEI Jatim membawa sejumlah tuntutan, di antaranya:
1. Mendesak Polri dan Kejaksaan mengusut tuntas dugaan aliran dana asing ke NGO yang dianggap meresahkan.
2. Meminta pemerintah memperketat regulasi terkait transparansi pendanaan lembaga swadaya masyarakat.
3. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi intervensi asing.
