JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mulai menyiapkan langkah mitigasi menghadapi El Nino seiring masuknya musim kemarau 2026.
Salah satunya dengan mengaktifkan peralatan water mist milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta perangkat serupa di sejumlah gedung untuk membantu menekan polusi udara.
Upaya ini difokuskan untuk menekan dampak polusi udara dan kekeringan yang berpotensi meluas di Jakarta.
Selain itu, BPBD DKI juga tengah menyusun rencana bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk pelaksanaan modifikasi cuaca pada periode kemarau, terutama saat puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada Agustus.
Langkah antisipasi tersebut juga mencakup penyusunan Instruksi Gubernur sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering.
Baca juga: Apa Itu El Nino Godzilla hingga Oktober 2026 dan Seberapa Besar Dampaknya?
Di dalamnya termasuk pengaktifan Satuan Tugas (Satgas) Air Bersih serta koordinasi dengan PAM Jaya untuk distribusi air bersih kepada masyarakat.
BPBD DKI juga menyiapkan mobil tangki air yang dapat dioperasikan sewaktu-waktu untuk membantu pemenuhan kebutuhan air di lapangan.
Sekretaris Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, mengatakan langkah tersebut disusun berdasarkan koordinasi dengan BMKG serta rapat lintas sektor bersama pemerintah pusat, TNI-Polri, dan instansi terkait.
Menurut dia, El Nino tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan 2023, sehingga diperlukan kesiapsiagaan lebih awal.
“Dampaknya ada tiga isu utama, yakni kekeringan, potensi kebakaran termasuk di kawasan perkotaan Jakarta, serta meningkatnya polusi udara,” ujar Marulitua, Jumat (24/4/2026), dikutip dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: Cuaca El Nino Godzilla Bisa Picu Mudah Marah dan Stres
DPRD Minta Koordinasi TerpaduSementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, menekankan pentingnya koordinasi lintas dinas dalam menghadapi potensi El Nino.
Ia meminta seluruh perangkat daerah tidak bekerja secara parsial, melainkan menyusun langkah antisipasi secara terpadu agar dampaknya tidak merugikan masyarakat.
“Harapannya semua dinas memiliki langkah antisipasi yang jelas dan terkoordinasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat,” ujar Achmad Yani.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
