Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno mengungkap persoalan utama yang menghambat pembangunan di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dia menyebut status lahan yang tidak jelas di tujuh rukun warga (RW) disebut menjadi penyebab berbagai program pembangunan tak bisa direalisasikan.
Hal ini disampaikan Rano usai hadir dalam acara “Bang Doel Sapa Warga” di Kampung Wisata Eduwisata Bhinneka, Jalan Kompleks Angkasa Pura blok PQRS, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2026).
Advertisement
“Ternyata memang ada permasalahan utama yang besar, yaitu status tanah di sini. Nah itu insyaallah maka saya bilang ini harus segera dirataskan,” kata Rano di lokasi.
Ia menjelaskan, ketidakjelasan kepemilikan lahan membuat pemerintah tidak bisa melakukan intervensi pembangunan, meskipun usulan sudah masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Karena kayak tadi, kita betulin jalan aja kalau memang bukan lahan kita itu enggak bisa. Itu memang sudah begitu regulasi pemerintahannya,” ujarnya.
Menurut Rano, kondisi ini juga berdampak langsung pada partisipasi warga. Bahkan, kata dia sebanyak tujuh RW disebut tidak lagi ingin terlibat dalam Musrenbang karena menilai proses tersebut tidak memberikan hasil nyata.
“Ada tujuh RW ya yang tidak ingin Musrenbang. Karena dia merasa enggak ada gunanya Musrenbang. Eh ternyata bener juga kalau Musrenbang tapi lahannya statusnya enggak jelas,” jelas Rano.
