Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan stok pupuk nasional dalam kondisi aman dan Indonesia siap mengekspor pupuk di tengah krisis global yang melanda sejumlah negara.
Pemerintah Percepat Produksi Lewat Skema SubsidiIa menjelaskan krisis pupuk global dipicu konflik di Timur Tengah yang mengganggu produksi serta rantai pasok internasional.
Pemerintah, kata dia, telah menerapkan mekanisme subsidi pupuk di awal guna meringankan beban produsen dan menjaga stabilitas produksi dalam negeri.
"Karena kita bayar subsidi pupuk di depan, lebih dari Rp20 triliun di awal tahun. Jadi cost of capital mereka turun, tidak perlu pinjam ke bank," ungkapnya.
Skema subsidi tersebut diberikan sebelum proses produksi dan penyaluran pupuk dilakukan sehingga produsen memiliki likuiditas yang cukup sejak awal.
Subsidi dihitung berdasarkan selisih antara harga komersial dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
"Mereka bisa beroperasi dengan cepat dan lebih efisien. Kalau punya duit kan gampang beli ini, beli itu. Sehingga kita sekarang produksinya, kata Menteri Pertanian, sudah tinggi dan bahkan siap ekspor ketika dunia lagi pusing di pupuk," ia mengungkapkan.
Permintaan Ekspor Meningkat di Tengah Gangguan GlobalProduksi pupuk Indonesia tetap kuat meski kondisi global terganggu akibat konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat.
Gangguan distribusi di Selat Hormuz serta kenaikan harga gas alam turut meningkatkan biaya produksi pupuk, khususnya urea, yang memicu kelangkaan di pasar global.
"Padahal kita mikirnya (krisis) BBM (bahan bakar minyak) aja, tapi di World Bank dan IMF juga disebutkan pupuk," katanya.
World Bank dan International Monetary Fund (IMF) turut menyoroti krisis pupuk global sebagai isu strategis yang berdampak luas.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengungkapkan adanya permintaan impor pupuk urea dari sejumlah negara seperti India, Australia, Filipina, dan Brasil.
India tercatat mengajukan permintaan sekitar 500 ribu ton pupuk urea, sedangkan Australia telah menyepakati pengiriman tahap awal sekitar 250 ribu ton.
