Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan energi nasional melalui impor minyak mentah (crude) dari Rusia hingga 150 juta barel hingga akhir 2026 memiliki sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa kesepakatan impor tersebut merupakan bagian dari kerja sama energi jangka panjang antara Indonesia dan Rusia. Realisasi pengadaan akan dilakukan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan domestik.
"Kan sudah disepakati total yang akan kita impor dari Rusia itu kan sekitar 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun," kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Saat ini, pemerintah masih menggodok skema importasi yang paling tepat. Dua opsi yang tengah dipertimbangkan adalah melalui badan usaha milik negara (BUMN) atau skema Badan Layanan Umum (BLU).
Adapun kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi berbeda, baik dari sisi regulasi maupun pembiayaan. Menurut Yuliot, penggunaan BUMN sebagai pelaksana impor berpotensi menghadapi kendala kontraktual dengan mitra eksisting serta prosedur pengadaan yang mengharuskan proses tender.
Hal ini dinilai kurang sejalan dengan karakter kerja sama yang berbasis government to government (G2G). Sebaliknya, skema BLU dinilai dapat memberikan fleksibilitas, khususnya dalam aspek pembiayaan. Namun demikian, payung regulasi untuk kedua opsi tersebut masih dalam tahap penyusunan.
Baca Juga
- Amran Bantah Isu Stok Beras Kurang: Dorong Impor, Berarti Antek Asing
- Eropa Kurangi Impor CPO Imbas Isu Lingkungan, Gapki: Hanya 10%, Tak Ancam Indonesia
- Dilema Pengusaha Daging Sapi: Ongkos Impor Naik, Harga Jual Ditahan
Dari sisi harga, pemerintah memastikan bahwa pembelian minyak Rusia akan tetap mengacu pada mekanisme pasar global. Meski demikian, potensi diskon tetap terbuka, meskipun belum dapat dipastikan besarannya.
Tantangan Teknis dan Beban InvestasiDi luar aspek skema dan harga, tantangan utama justru datang dari karakteristik minyak mentah Rusia itu sendiri. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, perbedaan spesifikasi crude menjadi isu krusial.
Dia menjelaskan bahwa minyak Rusia, khususnya jenis Ural crude, memiliki karakter lebih berat dan kandungan sulfur yang lebih tinggi dibandingkan minyak dari Timur Tengah yang cenderung lebih ringan. Kondisi ini menuntut penyesuaian pada kilang domestik, terutama milik PT Pertamina (Persero).
"Nah, apakah Pertaminanya sudah siap gitu dalam pengolahan kilangnya? Dan itu butuh investasi tambahan yang tentu juga besar," ujar Bhima kepada Bisnis.
SPBU pertamina dipadati kendaraan roda dua dan roda empat
Di saat bersamaan, kondisi keuangan Pertamina juga menjadi sorotan. Perusahaan pelat merah tersebut masih menanggung beban selisih keekonomian dan kompensasi energi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya berdampak pada arus kas dan kemampuan investasi.
Selain faktor teknis, risiko geopolitik menjadi variabel yang tak kalah penting. Bhima menyoroti potensi sanksi dari Amerika Serikat (AS) terhadap negara yang melakukan transaksi energi dengan Rusia.
Jika sanksi tersebut diberlakukan, dampaknya bisa meluas, mulai dari kenaikan tarif perdagangan hingga hambatan ekspor produk Indonesia ke pasar AS.
Lebih lanjut, sistem pembayaran juga menjadi tantangan tersendiri. Rusia saat ini tidak dapat mengakses sistem pembayaran internasional SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), sehingga transaksi tidak bisa dilakukan menggunakan dolar AS.
Alternatifnya adalah menggunakan mata uang lain seperti yuan. Namun, skema ini membawa konsekuensi tambahan berupa risiko selisih kurs yang harus diperhitungkan dalam total biaya impor.
"Pemerintah sebenarnya harus menghitung cost and benefit analisisnya. Dan harus terbuka kepada publik, karena ini ada implikasi juga yang dianggap murah harganya, tapi ternyata ada biaya-biaya tambahan, jadi sama saja dengan membeli minyak misalkan dari Singapura," kata Bhima.
Biaya Logistik dan Perbandingan HargaKomponen lain yang perlu diperhitungkan adalah biaya logistik. praktisi migas Hadi Ismoyo menilai, pengiriman minyak dari Rusia memiliki struktur biaya yang berbeda dibandingkan impor dari negara lain atau pembelian produk jadi dari Singapura.
Seluruh biaya tersebut, mulai dari transportasi hingga pengolahan di kilang, harus diakumulasi untuk mendapatkan harga riil yang dapat dibandingkan secara adil dengan opsi pasokan lainnya.
Di sisi lain, Hadi melihat peluang dari rencana ini. Menurutnya, impor crude Rusia dapat menjadi solusi atas keterbatasan pasokan bahan baku kilang dalam negeri yang mulai menipis.
Selain itu, harga minyak Rusia umumnya berada pada kisaran US$10–US$13 per barel lebih rendah dari Brent, sehingga berpotensi memberikan keuntungan ekonomi.
Dari sisi logistik, pengiriman dari wilayah Asia Rusia diperkirakan hanya memakan waktu sekitar 15 hari menuju Indonesia, yang relatif kompetitif.
"Untungnya lagi, jika Port Delivery Crude dari Rusia Bagian Asia, hanya butuh sekitar 15 hari sampai RI," kata Hadi.
Meski demikian, Hadi juga mengakui adanya risiko politik yang menyertai kerja sama ini. Ketidakpastian kebijakan AS terhadap Rusia menjadi faktor yang sulit diprediksi.
Jika sanksi kembali diperketat, Indonesia berpotensi menghadapi dilema, terutama karena sejumlah BUMN memiliki keterkaitan dengan pasar keuangan AS, termasuk penerbitan obligasi yang mengandung klausul kepatuhan terhadap sanksi internasional.
